Tutup Kekurangan Anggaran, Anies-Sandi Usul Hapus PMD 5 BUMD

Jakarta - DPRD DKI menggelar rapat revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018. Pemprov DKI mengusulkan tidak menganggarkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD.

Rapat digelar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana.

Rapat itu merupakan rapat lanjutan dari Senin (13/11) lalu yang membahas mengenai cara menutupi kekurangan anggaran RAPBD 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Sekda DKI Saefullah mengatakan atas usulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk tidak menganggarkan anggaran pada lima BUMD.

"Setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wagub Rp 2,5 triliun kekurangannya sepakat kita untuk mengurangi PMD. Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," kata Saefullah.

Saefullah mengatakan BUMD tersebut untuk mandiri dan profesional. Anies-Sandi, menurut Saefullah, yakin BUMD tersebut bisa berjalan tanpa tambahan anggaran.

"Di Samping itu, sampai tadi pagi hasil koordinasi dengan Pak Wagub, teman-teman BUMD diminta lebih profesional dalam mengembangkan bisinis dan tidak meminta PMD ke Pemprov DKI," terangnya.

Saefullah mengatakan kekurangan RP 2,5 triliun juga akan diambil dari PMD PT Jakpro terkait LRT Fase II yang dikurangi sebesar Rp 1,2 triliun. Terdapat pula dana sebesar Rp 650 miliar dari Jakpro saat ditugaskan merevitalisasi Palyja.

"Dalam ringkasan kesepakatan yang telah kita, APBD kita rencananya dengan total Rp 77,50 triliun," tuturnya. (fdu/idh)