Pemilih Bengkak Undang Curiga

Jakarta - Jumlah pemilih Pilkada membengkak sampai 22,5 ribu dibandingkan pilpres yang baru lalu. Distribusi kartu pemilih tidak lancar. Kecurigaan pun tak terhindarkan.Pilkada langsung di Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (1/6/2005) ini akan diikuti oleh 375.925 pemilih, yang tersebar di 18 kecamatan, 114 desa/kelurahan dan 1.391 TPS. Mereka akan memilih tiga pasangan calon, yaitu (1) Sofyan Alex-Irkham, (2) Tajudin Noor-Abdul Jebar Bukran, dan (3) Syaukani-Samsuri Aspar, untuk dijadikan bupati dan wakil bupati periode 2005-2010 mendatang.Sepertinya tidak ada masalah dengan jumlah pemilih tersebut. Maklum, meski sudah dipecah menjadi empat kabupaten, Kukar tetaplah kabupaten terbesar di Kaltim. Karena itu wajar saja kalau jumlah penduduk dan pemilihnya juga besar.Akan tetapi jumlah pemilih yang diumumkan KPU Kukar pada 19 Mei 2005 itu tak urung menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya jumlah pemilih 375.925 itu jauh lebih besar dari jumlah pemilih pilpres putaran kedua September lalu, yang hanya 353.438. Itu artinya, dalam jangka tujuh bulan terdapat lonjakan pemilih sebanyak 22.487 atau 5,98 persen. Pertambahan jumlah pemilih tersebut tentu jauh dari perkiraan, dan oleh karenanya menimbulkan banyak tanda tanya. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan sebab: pertama, pendaftaran pemilih presiden tidak akurat; atau pendaftaran pemilih pilkada yang ngawur."Jika memang pendaftaran pemilih pemilu legislatif maupun pemilu presiden yang dua putaran itu tidak akurat, mengapa pada saat itu tidak ada orang ribut? Mengapa KPU Kukar saat itu meyakini betul daftar pemilih pemilu legislatif maupun pemilu presiden?" tanya Sudirman, dosen FISIP Universitas Kertanegara, Tenggarong.Oleh karena itu, Sudirman justru mempertanyakan akurasi data pemilih pilkada, sebab metodologi pendaftaran dan proses pendaftaran di lapangan tidak banyak diketahui publik. Namun, selama KPU Kukar bisa menjelaskan dengan jernih dan masuk akal tentang membengkaknya jumlah pemilih, tentu bisa diterima masyarakat. "Sebaliknya, kalau penjelasannya ngarang saja, ya jangan salah kalo masyarakat curiga," kata Sudirman.Menurut Ketua KPU Kukar Ishack Iskandar, pertambahan jumlah pemilih tersebut terjadi karena tiga faktor. Pertama, faktor demografi seperti bertambahnya usia seseorang sehingga kini memiliki hak pilih; kedua, banyaknya migrasi penduduk terutama pekerja di sektor pertambangan dan kehutanan; dan ketiga, perubahan status dari militer menjadi sipil karena pensiun. "Beberapa orang yang tidak tercatat sebagai pemilih dalam Pilpres 2004 sekarang tercatat," kata Ishack. Meski demikian, kecurigaan adanya permainan jumlah pemilih toh tak terhindarkan. Pasalnya sampai satu hari menjelang hari H, banyak pemilih yang belum mendapatkan kartu pemilih. Selain itu, banyak pemilih yang mendapat kartu dobel atau bahkan tripel. "Kami sedang mengurus beberapa kasus kartu pemilih dobel dan tripel di tiga kecamatan," kata Ketua Panwas Pilkada Kukar, Suroto kepada detikcom, Rabu (31/5/2005) malam.Untuk mengatasi kemungkinan pemilih belum mendapatkan kartu pemilih, KPU Kukar sudah menginstruksikan bahwa surat pemberitahuan untuk mencoblos bisa difungsikan sebagai pengganti kartu pemilih. "Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atau biasa disebut model C-6-KWK dapat digunakan sebagai pengganti kartu pemilih," kata Ishack, sehari sebelum coblosan, Selasa (31/5/2005).Solusi yang ditawarkan KPU Kukar itu agaknya justru mendatangkan masalah baru. Sebab, orang-orang yang berniat buruk dan kebetulan sudah menerima kartu pemilih dan surat pemberitahuan, akan memanfaatkan dua-duanya untuk mencoblos. Jadi, mereka bisa mencoblos dua kali. Runyam kan kalau hal itu benar-benar terjadi?Tidak hanya soal distribusi kartu pemilih yang membuat orang curiga atas adanya penggelembungan jumlah pemilih. Kenyataannya, pilkada kali ini sudah menyerat PNS-PNS di jajaran pemda yang seharusnya netral. Ada yang terang-terangan mendukung pasangan calon yang sebelumnya menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, ada juga yang diam-diam mendukung pasangan calon lain bersama beberapa pensiunan pejabat."Dalam situasi demikian, wajar dong kalau banyak curiga ada sesuatu di balik pembengkakan jumlah pemilih," tutur Sudirman lagi. Apalagi Sudirman juga mencium bahwa pembuatan kartu pemilih tidak dilakukan oleh KPU Kukar sendiri, tetapi oleh instansi lain di lingkungan pemda.Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lingkungan KPU Kukar, memang benar bahwa KPU Kukar tidak membuat kartu pemilih. "Kartu pemilih itu dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang juga melakukan pendataan pemilih. Dan kini kami menyesal telah menyerahkan urusan ini kepada mereka, ternyata tidak beres," kata sumber detikcom di KPU Kukar. Sebetulnya, di lingkungan KPU Kukar sempat terjadi tarik menarik antaranggota, apakah pengadaan kartu pemilih diurus sendiri oleh KPU Kukar atau diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Demi pertimbangan bagi-bagi proyek, maka hal itu diserahkan ke dinas. Akibatnya, kini KPU Kukar jadi pontang-panting dan petugas di lapangan, KPPS, PPS dan PPK mesti mengatasi masalah kartu pemilih ini." Ya, itulah jika pilkada lebih dianggap sebagai proyek.Melihat besarnya peluang penyalahgunaan dari tidak mulusnya distribusi kartu pemilih, maka mengharuskan petugas-petugas pilkada di lapangan harus memperketat proses pencoblosan. Cek dan recek terhadap kartu pemilih dan surat pemberitahuan, juga memperhatikan tinta di jari sebagai tanda telah mencoblos. Tentu saja Panwas Pilkada harus memperketat pengawasannya. (diks/)