Depdiknas Ajukan RAPBN Rp 40,85 T, Guru SD Dapat Bonus

Jakarta - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang pendidikan tahun 2006 sebesar Rp 40,85 triliun. Dari rancangan tersebut, Depdiknas memprioritaskan perbaikan sarana gedung sekolah dasar, penuntasan program pendidikan gratis, peningkatan insentif guru SD, dan peningkatan kesejahteraan 236.011 guru bantu di seluruh Indonesia. "Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit utama di lingkungan Depdiknas," kata Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Depdiknas yang membahas masalah rencana kerja dan RAPBN 2006 di gedung DPR, kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2005).Raker dipimpin oleh Ketua Komisi X Heri Akhmadi. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo hadir didampingi seluruh pejabat eselon I Depdiknas, di antaranya Dirjen Dikti Satrio Sumantri Brojonegoro, Irjen Diknas Soeparna, dan Dirjen Dikdasmen Indra Jati.Dalam draf rancangan APBN yang dibacakan Dodi Nandika di dalam raker, dana Rp 40,85 triliun itu terdiri dari pagu APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2005 sebesar Rp 26,5 triliun, ditambah kebutuhan dana tambahan untuk kegiatan prioritas sebesar Rp 14,348 triliun. Dodi menjelaskan kebutuhan dana tambahan untuk kegiatan prioritas akan dialokasikan untuk tambahan meneruskan pendidikan dasar gratis selama 12 bulan sebesar Rp 5,6 triliun, penuntasan rehabilitasi sekolah rusak terutama gedung sekolah dasar sebesar Rp 4,3 triliun dan peningkatan kesejahteraan 1,2 juta orang guru SD setiap bulannya sebesar Rp 100 ribu untuk insentif kelebihan mengajar dengan total Rp 1,44 triliun. Dalam rancangan APBN 2006, Depdiknas juga merencanakan peningkatan kesejahteraan 236.011 guru bantu. Depdiknas mengajukan dua alternatif program. Alternatif pertama, 100.000 guru bantu akan ditingkatkan menjadi PNS. Dana yang dialokasikan Rp 0,65 triliun akan ditanggung pemda kabupaten/kota. Depdiknas akan mengontrak kembali 136.001 guru bantu dengan upah di atas UMR. Alternatif kedua, mengontrak kembali 174.232 guru bantu dan menaikkan semua honor di atas UMR. Bujet yang dianggarkan Rp 0,66 triliun. Dan merekrut 80 ribu guru PNS untuk penuntasan wajib belajar dan penggantian guru pensiun sebesar Rp 0,08 triliun. Anggaran pendidikan ini masih jauh dari amanat UU APBN No. 36/2004. Sedianya Pemerintah diwajibkan mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBN. Sebelumnya, total APBN 2005 lebih dari Rp 397 triliun, alokasi untuk sektor pendidikan seharusnya mencapai Rp 79 triliun. Realisasinya, alokasi APBN untuk pendidikan tahun 2005 hanya Rp 25 triliun. (dni/)