Penghayat Masuk Kolom KTP, MUI: Dengarkan Aspirasi Ormas Keagamaan

ADVERTISEMENT

Penghayat Masuk Kolom KTP, MUI: Dengarkan Aspirasi Ormas Keagamaan

Jabbar Ramdhani - detikNews
Minggu, 12 Nov 2017 16:30 WIB
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Zainut Tauhid (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan sehingga dapat dimasukkan ke kolom KTP. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi berharap pemerintah menerapkan putusan MK secara arif.

Dia juga berharap pemerintah mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas keagamaan dan merumuskan petunjuk pelaksanaan atas putusan tersebut.

"MUI meminta kepada Pemerintah agar arif dan bijaksana dalam menerapkan putusan MK agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan diharapkan mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas keagamaan dalam merumusan petunjuk pelaksanaannya," kata Zainut dalam keterangannya, Minggu (12/11/2017).



Zainut juga meminta DPR untuk segera mengusulkan perubahan atas Undang-Undang 24/2014 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perubahan tersebut perlu untuk penyesuaian atas kebutuhan yang ada.

MUI sendiri memandang agama dan kepercayaan sebagai hal yang berbeda. Hal ini merujuk pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Zainut berpendapat, frasa 'beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu' mengandung pengertian kepercayaan yang merujuk pada agama, bukan kepercayaan yang terpisahkan dari ajaran agama.

Dia menambahkan, soal agama dan kepercayaan ada dalam posisi berbeda seperti di pasal 28E ayat (1) dan ayat (2). Menurutnya, pemisahan tersebut sebagai bentuk pengakuan negara.

"Dipisahkannya pengaturan tentang kebebasan memeluk agama pada ayat (1) dan meyakini kepercayaan pada ayat (2), karena kearifan para perumus konstitusi terhadap realitas sosial bahwa memang ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang menganut aliran kepercayaan dan mereka tidak memeluk agama yang ada," tuturnya.



Meski demikian, MUI menghormati perbedaan agama dan kepercayaan warga negara. Sebab, hal itu dilindungi UU.

"MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi," tuturnya.

MK memutuskan hal di atas karena para penghayat kepercayaan memperoleh perlakuan berbeda dengan para penganut agama yang diakui di Indonesia. Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan yang berlangsung di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11), menganggap, jika tidak boleh mengisi kolom agama di KTP, para penghayat kepercayaan akan mendapatkan perlakuan tidak adil.

"Pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif," ujar Arief dalam pertimbangannya. (jbr/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT