Melihat Kantor Lurah Jembatan Lima yang Jadi Sorotan karena Sempit

Jakarta - Kantor Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, gedung dua lantai dengan halaman yang sempit itu tidak seperti kantor kelurahan lain di Jakarta.

Kantor kelurahan itu hanya seluas 200 meter persegi alias sempit. Tempat parkir di halaman diisi penuh oleh kendaraan roda dua. Hanya ada satu mobil yang bisa diparkir.

Mobil pegawai kelurahan lain diparkir di pinggir jalan. Tak hanya itu, gerobak sampah PPSU pun dijungkirbalikkan di pinggir jalan agar tidak mengganggu jalan menuju Stasiun Angke.

Kantor Kelurahan Jembatan Lima yang sempit. (Arief/detikcom)

Bukan hanya itu, sebagian halaman juga milik PT KAI. Ada patok yang telah dihias pihak kecamatan menjadi tanda pemisah.

"Nah kalau mereka mau pakai terus gusur, ya bisa. Nih patoknya yang ini," kata Lurah Jembatan Lima Jhoni Palar sambil memegang patok di halaman kantornya, Jumat (10/11/2017).

Di lantai satu, ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berukuran 5x6 meter. Pengambilan nomor antrean dan kursi tunggu diletakkan di lorong luar.

Musala dan dapur pun memanfaatkan sela-sela bangunan. Musala terletak di bawah tangga dengan sekat tripleks, cukup untuk dua saf.

Beberapa ruangan digabung menjadi satu, seperti ruang PKK dengan gudang ATK. "Kalau PKK mau kumpul atau ngobrol pakai aula," ucap Jhoni.

Kantor Kelurahan Jembatan Lima yang sempit. (Arief/detikcom)

Meja di ruang kerja pun berdempetan. Jika ada tamu, terkadang ruang sekretaris kelurahan dipinjam.

"Ya ini kan sedikit menghambat pelayanan untuk masyarakat. Kalau ada keperluan apa, rebutan bangku," kata Jhoni.

Mengajukan Pindah Kantor

Pihak kelurahan sudah sering mengajukan permintaan pindah kantor. Namun ada keterbatasan dalam anggaran yang diberikan.

"Maunya harga NJOP (nilai jual objek pajak) atau maksimal 30 persen di atas NJOP. NJOP Rp 11 juta per meter, sedangkan di sini Rp 20 sampai Rp 25 juta per meter," kata Jhoni.

Kantor Kelurahan Jembatan Lima yang sempit. (Arief/detikcom)

Menurut Jhoni, Komisi A DPRD DKI Jakarta menyetujui revitalisasi kantor lurah untuk masuk Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

"Sudah dianggarkan, Jakarta Barat dua kelurahan di sini dan Jembatan Besi senilai Rp 65 miliar. Satu lokasi Rp 25 M. Sisanya Rp 15 M dibagi dua kelurahan," kata Jhoni. (aik/idh)