DetikNews
Jumat 10 November 2017, 17:25 WIB

Korupsi Pengadaan Helikopter, Hakim Tolak Praperadilan Dirut DJM

Yulida Medistiara - detikNews
Korupsi Pengadaan Helikopter, Hakim Tolak Praperadilan Dirut DJM Hakim tunggal Kusno (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Gugatan praperadilan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. Penetapan tersangka Irfan dianggap hakim telah sesuai dengan prosedur.

"Mengadili dalam provisi menolak permohonan pemohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam permohonan menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya," kata hakim tunggal Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Sultan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Kusno menolak dalil pemohon yang mengatakan proses penyidikan harus melalui tim gabungan antara POM TNI dan KPK karena merupakan perkara koneksitas (orang yang tunduk dalam peradilan umum dan militer) berdasarkan Pasal 89 ayat 2 dan 3 KUHAP. Alasannya, KPK memiliki Pasal 42 UU KPK yang bersifat lex specialis sehingga UU KPK otomatis mengesampingkan Pasal 89 KUHAP.

"Pendapat hakim praperadilan maka dalil pemohon yang menyatakan ditetapkannya tersangka tidak adanya tim koneksitas adalah keliru, patutlah ditolak," beber Kusno.


Hakim juga menolak dalil pemohon yang menyatakan tidak ada proses penyidikan dan belum diperiksanya pemohon sebelum ditetapkan jadi tersangka. Kusno menyebut dia telah mempertimbangkan bukti yang diajukan KPK berupa berita acara permintaan keterangan (BAPK), yakni telah memeriksa beberapa saksi, termasuk pemohon (Irfan), sebelum proses penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan.

Ia juga mempertimbangkan beberapa bukti dokumen KPK terkait hal tersebut. Dengan demikian, penetapan tersangka, menurutnya, telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga proses penyidikan dianggap sah.

"Di samping itu, hakim praperadilan telah meneliti bukti surat dari perkara ini. Menimbang sesuai dalil pemohon dan bukti termohon, bukti surat yang ada di tahap penyelidikan dan ada BAPK saksi yang mengarah pada penyidikan dapat dijadikan bukti permulaan sehingga telah ada bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan penyidikan telah terpenuhi," ujar Wakil Ketua PN Jaksel itu.

"Sehingga petitum pemohon yang menyatakan penyidikan tidak sah tidak berdasarkan hukum harus ditolak," imbuhnya.


Selain itu, hakim menolak dalil permohonan pemohon yang menyebut penyelidik KPK tidak sah melakukan penyelidikan karena tidak sesuai undang-undang. Kusno juga mengatakan permohonan pemohon telah masuk materi pokok. Hal itu terkait dalil pemohon yang menyatakan belum ada bukti kerugian negara dan tidak ada kejelasan penyertaan kedudukan pemohon yang diduga melakukan korupsi secara bersama-sama.

"Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan pengajuan praperadilan, yaitu pemohon ditetapkan tersangka korupsi tanpa adanya kejelasan penyertaan kedudukan pemohon menjadi tersangka bersama-sama. Serta tanpa adanya penyalahgunaan wewenang dan tanpa adanya kerugian negara. Pembuktian tersebut harus dinilai oleh majelis yang lengkap. Menimbang sepanjang petitum angka 6-7 pemohon harus ditolak," kata Kusno.

Hakim juga tak sependapat dengan dalil pemohon praperadilan yang mengatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan POM TNI dengan KPK tidak sah. Sebab, menurut Kusno, harusnya POM TNI harus dilibatkan menjadi termohon dalam permohonan pemohon supaya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Dengan tidak dijadikannya POM TNI menjadi pihak termohon, maka permohonan tersebut dinyatakan kurang pihak.

"Menimbang hakim praperadilan tidak sependapat keberatan karena POM TNI tidak dijadikan pihak lain ini karena hakim itu harus mendengar dari satu pihak dan pihak lainnya," ungkapnya.


Hakim juga menolak dalil pemohon yang mengatakan proses penyidikan KPK dianggap sebagai pencitraan karena menurut Kusno hal itu tidak masuk dalam objek praperadilan. Terakhir, Kusno menolak permohonan provisi yang diajukan pemohon.

Sementara itu, anggota kuasa hukum pemohon, Marbun, mengatakan menghargai putusan hakim dan mengaku bersiap melawan KPK di sidang materi pokok. Ia mengatakan ada sejumlah keberatan dalam pertimbangan hakim, salah satunya pertimbangan yang menolak perhitungan kerugian negara karena dianggap sebagai materi pokok.

"Jadi saya beri komentar terhadap putusan hakim tidak etis, banyak yang kita tidak sependapat, tapi ya sudah. Salah satunya unsur keuangan negara penting, tapi menurut hakim itu sudah masuk pokok perkara. Itu kita berbeda pendapat dan menurut kita perkara korupsi ini unsur penting menimbulkan keuangan negara ada atau tidak. Harus ada hasil audit dari lembaga berwenang, itu menurut kita, tapi menurut hakim masuk pokok perkara," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Biro Hukum KPK, Efi Laila, mengapresiasi putusan itu dan menghargai putusan hakim. Ia mengatakan proses penyidikan pengadaan helikopter AW-101 akan terus berjalan di KPK.

"Jadi memang penetapan tersangka sudah dilakukan berdasarkan alat bukti yang cocok. Proses penyidikan akan berjalan dan sesuai dengan putusan hakim praperadilan bahwa sah (penyidikan)," ujar Efi.
(yld/rna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed