Tender Logistik Diambil Alih Ketua dan Anggota KPUD DKI

Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menemukan informasi baru terkait dugaan kasus korupsi di tubuh KPUD. Ternyata, tender logistik yang seharusnya diurusi ketua penitia tender diambil oleh Ketua KPUD DKI M Taufik dan anggota KPUD. Hal ini disampaikan Syaiful Taher, Ketua Tim Penyidik Korupsi KPUD DKI, kepada wartawan di kantor Kejati DKI, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (31/5/2005). Penemuan ini setelah penyidik memeriksa Kepala Bagian Umum KPUD DKI yang merangkap Ketua Panitia Tender, Basuki.Sampai saat ini, penyidik Kejati DKI baru memeriksa dua orang saksi terkait dugaan korupsi KPU DKI ini. Senin (30/5/2005) kemarin, Kejati memeriksa Sekretaris KPUD DKI Abdullah Ahmad. Sedangkan hari ini, penyidik hanya memeriksa Basuki. Menurut Syaiful, sekretariat KPUD DKI ternyata tidak berfungsi pada saat penyelenggaraan Pemilu 2004 lalu. Ketua Tender Logistik tidak diberi peranan. "Semua peranan yang menyangkut tender dan pelaksanaan proyek logistik diambil oleh ketua dan anggota KPUD DKI," kata Syaeful. Hal ini, kata Syaiful, jelas menyalahi aturan. Syaiful mengacu pada Keppres nomor 80/2003. Untuk mendalami dugaan korupsi di KPUD, menurut Syaiful, Kejati DKI akan mengupayakan pemeriksaan Bendahara KPUD APBD Neneng Euis Palupi pada Jumat (3/6/2005). "Kunci pemeriksaan ada dia. Karena dari situ akan kelihatan berapa kerugian negara, karena dialah yang mengelola keuangan KPUD," tegasnya. Saat ditanya mengenai keterlibatan M Taufik dalam dugaan korupsi ini, Syaiful tidak meragukannya. "Sudah jelas," kata dia tanpa merinci maksudnya. Status Taufik saat adalah tersangka. (asy/)