Pansus Poso pun Menduga Bom Tentena Pengalihan Isu Korupsi

Jakarta - Dugaan pengalihan isu kasus korupsi dana bantuan pengungsi Poso Rp 40 miliar semakin mencuat. Wakil Ketua Pansus Poso Azlaini Agus mengendus ledakan bom yang mengguncang Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/5) pagi hanya pengalihan belaka. "Saya melihat bom Tentena adalah bentuk pengalihan isu korupsi. Korupsi itu diduga dilakukan aparat Pemda," kata Azlaini ketika ditemui wartawan di Gedung DPR, kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2005). Lebih lanjut Azlaini mengatakan, memang saat ini pemda sedang disorot soal dugaan penggelapan dana bantuan pengungsi, baik bantuan makanan maupun bantuan perumahan dari pemerintah pusat. Untuk bantuan itu, pemerintah pusat telah mengucurkan dana Rp 162 miliar. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulteng yang dipimpin Andi Azikin Suyuti adalah penanggung jawab pengelolaan dana untuk lauk-pauk, jaminan hidup (jadup) dan bekal hidup (bedup), bahan bangunan rumah (BBR), dan biaya pemulangan pengungsi. Itu di luar Rp 35 miliar untuk pembangunan rumah tinggal sementara (RTS) yang dikelola Dinas Kimpraswil Sulawesi Tengah. "Paling tidak ini patut kita persangkakan. Memang ada niat dari pelaku untuk membuat kerusuhan baru, tapi ternyata tidak berhasil," kata Azlaini. Untuk itu, Azlaini meminta Mabes Polri segera menambah personelnya di Poso, Sulawesi Tengah. Azlaini juga meminta agar Mabes Polri segera melakukan rotasi pasukan yang berjaga di daerah konflik itu tepat pada waktunya. "Sehingga pasukan yang berada di sana tidak jenuh," ungkap Azlaini. Sebelumnya, anggota komisi III DPR ini juga menuntut Mendagri Mohammad Ma'ruf segera mengganti Bupati Poso dengan pejabat dari Jakarta. Pergantian itu juga merupakan rekomendasi dari hasil rapat konsultasi Pansus Poso (19/5) lalu dengan Menhuk dan HAM, Mendagri, PAnglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala BIN. Karena, sejak tahun 2003, pejabat bupati telah diduga melakukan penyelewengan dana kemanusiaan ketika menjabat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.Korupsi juga dilakukan oleh jajaran pemerintah setempat mulai oknum Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintahan daerah setempat. Karena itu, korupsi yang melibatkan seluruh aparat tersebut sulit dibawa ke pengadilan.Sejumlah LSM di Jakarta pun menduga peledakan bom di Tentena untuk mengalihkan isu pengungkapan korupsi dana kemanusiaan Poso. Kecurigaan tersebut disampaikan oleh Direktur Pelaksana Lembaga Penguatan Sipil (LPMS) Poso Iskandar Lamuka, Ketua YLBHI Munarman, Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu Arianto Sangaji dan Direktur Pelaksana Yayasan Panaroma Alam Lestari (YPAL) Tentena, Robert Rombot. (dni/)