"Buku ini diharapkan bisa menjadi guidance anggota parlemen seluruh dunia. Dibuat dalam bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia, Spanyol, Prancis, dan Arab," kata Fadli dalam Forum Parlemen Ke-7 di Markas PBB di Wina, Austria, Kamis (9/11/2017).
Menurutnya, buku panduan ini lahir dari kerja sama lembaga internasional dari GOPAC, UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminster Foundation for Democracy. Untuk anggota parlemen Indonesia, menurutnya, buku ini menjadi panduan peran aktif parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam forum Parlemen Ke-7 di Markas PBB di Wina, Austria, Fadli Zon juga menekankan kepada anggota parlemen dunia tentang pentingnya upaya pemberantasan korupsi dari anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, menurutnya, pemerintah dapat bertindak koruptif.
"Saya menegaskan bahwa pengawasan adalah salah satu tugas pokok anggota parlemen. Tanpa pengawasan parlemen, kekuasaan pemerintah akan menjadi mutlak," kata Fadli di hadapan para anggota parlemen dunia di Vienna International Centre. (bri/ams)










































