Sandi akan Tampung Masukan Pemerintah hingga Buruh soal UMP DKI

Jakarta - Pemprov DKI sudah menetapkan besaran UMP untuk tahun 2018. Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya masih menerima masukan dari pemerintah hingga serikat pekerja terkait revisi UMP.

"Kami sudah mengambil keputusannya, sekarang kami tampung semua masukannya. Kami terus berkoordinasi dan kami ingin mendengar semua masukan. Dari teman-teman dunia usaha, serikat pekerja, juga dari para ahli, akademisi, juga dari pemerintah pusat," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (9/11/2017).

Baca juga: Massa Buruh Demo di Depan Balai Kota DKI

Sandiaga berjanji akan memperhatikan besaran upah untuk buruh. Ia khawatir urusan UMP dijadikan komoditas politik.

"Menjadi komoditas politik? Ooo.... Tentunya urusan upah ini menjadi perhatian kami yang luar biasa pentingnya, ya. Dan pasti akan menjadi komoditas politik. Karena, seperti yang kami ketahui, dunia usaha lagi melemah," tutur Sandiaga.

Pemprov DKI akan memisahkan unsur politik dan ekonomi terkait UMP. Apalagi tahun depan sudah memasuki tahun politik.

"Tentunya kami ingin kalau bisa kami pisahkan unsur politiknya, unsur ekonomi. Tentunya unsur politik kan semakin membebani karena tahun depan akan masuk tahun politik," kata Sandiaga.

Sandi mengaku terus berkoordinasi mengenai persoalan upah dengan banyak pihak. Ia juga mengatakan ingin mendengar semua masukan dari unsur dunia usaha, serikat pekerja, para ahli, akademisi dan pemerintah pusat.

Foto: Massa demo di Balai Kota (Fida-detikcom)

Siang ini, massa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018.

Seperti diketahui, Anies bersama Sandiaga Uno mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta 2018 pada 1 November 2017 dengan angka Rp 3.648.035. UMP 2018 lebih tinggi Rp 292.285 dibandingkan UMP 2017 sebesar Rp 3.355.750. (dkp/rvk)