DetikNews
Kamis 09 November 2017, 17:53 WIB

Mensos Khofifah: Siapa Pun Bisa Usulkan Gelar Pahlawan

Cici Marlina Rahayu - detikNews
Mensos Khofifah: Siapa Pun Bisa Usulkan Gelar Pahlawan Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (Cici Marlina Rahayu/detikcom)
Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini digelar dalam rangka menyongsong Hari Pahlawan pada 10 November besok.

Tema acara adalah 'Pahlawan Kekinian, Mengabdi dan Berkarya untuk Negeri'. Khofifah mengatakan siapa pun bisa mengusulkan gelar pahlawan untuk orang yang bisa mendapatkan anugerah pahlawan.

"Jadi, kalau anugerah pahlawan hanya presiden. Kemudian Kemensos itu posisinya menyiapkan tim untuk penelitian gelar pahlawan. Itu inputnya adalah dari pengakuan masyarakat. Anda boleh mengajukan siapa pun, siapa pun boleh mengajukan siapa pun untuk anugerah gelar Pahlawan Nasional. Syarat utama sudah meninggal," kata Khofifah di ruang serbaguna Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).

Syarat lainnya, kata Khofifah, dalam jejak kehidupan calon pahlawan harus berdedikasi kepada bangsa dan negara seumur hidupnya. Ini dibuktikan adanya perjuangan dan tidak adanya pengkhianatan kepada NKRI dan Pancasila.

"Sehingga Saudara bisa mengajukan. Kalau tidak ada yang mengajukan, tidak ada yang memproses. Maka tim Kemensos meng-SK. Semua diajukan oleh masyarakat," jelas Khofifah.

Awalnya harus ada rekomendasi dan seminar dari bupati/walik ota tampar kelahiran calon pahlawan. Selain itu, seluruh masyarakat juga akan memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan mempunyai dedikasi perjuangan yang layak diteladani.

"Maka akan naik di provinsi, di provinsi calon pahlawan itu berproses, berinteraksi, maka ada diskusi keteladanan ketokohan tantang keteladanan calon. Kemudian ada diskusi tingkat nasional dan harus ada rekomendasi bupati/wali kota dan gubernur, barulah ke Kemensos. Kemensos menyiapkan tim melakukan telaah, kajian, dan seterusnya," ucapnya.


Tim dari Kemensos, yakni Tim Pengkaji dan Penilai Gelar Daerah (TP2GP), akan diturunkan pula ke lapangan guna mencari bukti proses pengkajian dan penelitian. Setelah dirumuskan, akan dibuat kualifikasi hingga memenuhi syarat dan dikirim ke Dewan Gelar. Namun, bila belum memenuhi syarat, akan dikembalikan kepada tim pengusul dan bisa diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

"Pada konfirmasi situasi tertentu, itu sangat mungkin menjadikan calon mendapat gelar menjadi batal. Konfirmasi-klarifikasi tim menjadi penting. Itulah tim pengusul konfirmasi akan dilakukan. Kalau ada calon penggelaran Pahlawan Nasional, tahun depan bisa dipenuhi kembali," ujarnya.

Bila calon pahlawan yang diusulkan tidak memenuhi syarat, bisa diajukan kembali maksimal dua kali. Disertakan pula rekam jejak perjuangan dari calon pahlawan.

"Iya, seperti itu, kecuali regulasinya berubah. Pentingnya tim itu akan turun ke lapangan ada sesuatu, saya tidak bisa diceritakan forum terbuka ini. Tapi saya akan tanya ke tim TP2GP, ini saya tanya itu dulu hampir saja di tandatangani keppresnya oleh presiden A, tapi ada bukti yang bersangkutan pernah bersekutu dengan Belanda, maka itu tidak bisa diusulkan lagi," imbuhnya.


Dalam diskusi ini juga turut hadir Ketua Umum Hari Pahlawan Haus Tansil serta Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti.

Sesuai dengan Keppres RI Nomor 115/TAK/Tahun 2017, Presiden Joko Widodo hari ini menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat anak bangsa yang dinilai berkontribusi besar untuk Indonesia.

Mereka adalah Tengku Zainuddin Abdul Majid dari Nusa Tenggara Barat, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, Laksamana Malahayati dari Aceh, dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
(cim/rna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed