.webp)
"Rapat koordinasi untuk tindak-lanjut MoU kami dengan KPK berkaitan dengan Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan). Untuk pencegahan dan budaya perilaku antikorupsi di lingkungan Pemprov DKI," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).
Sandi mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, juga disampaikan bahwa tim korsupgah akan membantu proses Pemprov DKI menuju road to WTP (wajar tanpa pengecualian). Selain itu, juga membantu rekonsiliasi aset di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Tim Korsupgah juga memastikan komitmen-komitmen dari seluruh SKPD Pemprov DKI terhadap pencegahan korupsi. Dari komitmen tersebut akan dibangun sistem yang tak hanya akan difokuskan pada auditing namun juga proses keseluruhan.
"Sistem akan dibangun tapi fokus ke depan bukan audit aja tapi melihat prosesnya sendiri. Kita ingin hadirkan best practice di DKI," kata Sandi.
Ditambahkan Coki, dari koordinasi dengan Pemprov DKI, pihaknya akan membuat rencana aksi dari masing-masing SKPD. Rencana aksi tersebut akan dibuat dengan target yang terukur dan berkala.
"Jadi bukan cuma sekedar datang terus nggak ada kabar. Nanti akan rutin nih ketemu dengan Pak Wagub, bertemu dengan Pak Gubernur (Anies Baswedan). Ayok kita diskusikan apa nih masalah-masalah yang sebaiknya perlu kita bantulah proses penyelesaian nya," ujarnya.
Coki juga mengungkapkan pertemuan ini juga sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama Pemprov DKI. Selain itu juga untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan Pemprov.
"Bertemu dengan beliau dengan Pak Wagub dengan Pak Gubernur kita bangun komitmen ya ke depan mudah-mudahan bisa lebih clear lah komunikasinya. Ya bukan berarti ada masalah tapi membangun lebih intens. Jadi kita mencoba untuk lebih banyak masuk lah. Kita bangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di provinsi," tutur Coki.
(dhn/dhn)
