Dana APBN untuk Pengamanan Pilkada Belum Diterima Pemda

Pekanbaru - Janji Pemerintah Pusat yang akan mengalokasikan APBN untuk dana bantuan pengamanan Pilkada, hingga saat ini belum diterima pihak Pemerintah Daerah (Pemda). Padahal, proses pilkada sudah mulai berjalan di Riau.Hal itu diungkapkan Plt Walikota Dumai Nasrun Effendi dalam pertemuan silaturahmi antara Pangdam I Bukit Barisan Brigjen Tri Tamtomo Panggabean dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau terkait pelaksanaan pilkada di Riau di ruang Gubernuran, Jl Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (31/5/2005).Nasrun menjelaskan, berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, Pemda yang akan melaksanakan pilkada akan mendapat dana bantuan khusus pengamanan pilkada dari APBN. "Kami berharap, kiranya dana bantuan itu bisa segera terealisasi. Apalagi pelaksanaan pilkada di Dumai sudah di ambang pintu. Kiranya Pemerintah Provinsi Riau segera menjembatani masalah dana bantuan pengamanan ini," harap Nasrun Effendi.Nasrun menjelaskan, kendati belum menerima dana bantuan dari APBN, pihaknya telah mengalokasikan dana pengamanan pilkada di daerahnya sebesar Rp 5 miliar yang diambil dari APBD Pemkot Dumai. Di samping itu, pihaknya juga mendapat dana bantuan pengamanan sebesar Rp 2,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Riau. "Yang kita tunggu saat ini dana bantuan dari APBN untuk pengamanan pilkada," kata Nasrun.Kapolda Riau Brigjen Pol S Damanhuri yang hadir dalam acara itu menjelaskan, dalam pengamanan pilkada ini, pihaknya telah menerjunkan sekitar 2.500 personelnya di Riau. Hal itu guna menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada di tiga daerah yakni, Indragiri Hulu, Bengkalis, dan Dumai.Dia memaparkan, untuk pelaksanaan pilkada di pusat ibukota kabupaten telah ditempatkan satu kompi anggota kepolisian. Untuk tingkat kecamatan, pihaknya menempatkan satu pleton. Sedangkan penempatan untuk satu desa, disiagakan kepolisian satu regu. "Jadi kami dari jajaran Polda Riau telah mempersiapan 2.500 personel dalam pengamanan pilkada di tiga daerah tersebut," kata Kapolda. Sedangkan Pangdam I Bukit Barisan Brgjen Tri Tamtomo mengharapkan semua komponen masyarakat khususnya yang akan melaksanakan pilkada, untuk bisa menahan diri dari berbagai upaya propaganda untuk membuat keonaran. "Kita minta masyarakat yang akan melaksanakan pilkada bisa berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata Pangdam. (asy/)