Soal Rencana Demo UMP Buruh, Sandi: Percantik dengan Selawat

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mempersoalkan rencana demo buruh yang menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Sandiaga mengatakan telah berkomunikasi dengan serikat buruh dan pengusaha untuk menentukan besaran UMP.

"Saya masih terus berkomunikasi dan kita memiliki satu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kami juga ingin hubungan industrial yang baik, ekonomi yang berkeadilan," kata Sandiaga di Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (9/11/2017).

Baca juga: Demo di Kemenaker, Buruh Minta Keselamatan Kerja Diperhatikan

Sandiaga berencana menemui kembali serikat buruh untuk berdiskusi terkait UMP yang telah ditentukan. Dirinya ingin hubungan pemerintah daerah dengan buruh maupun pengusaha terjalin dengan baik.

"Dan dengan teman-teman ini kita punya agenda bersilaturahim. Dan kebetulan teman-teman kita masih konsentrasi katanya mau setelah tanggal 10 (November) mau duduk lagi. Insyaallah kita bisa merajut terus kebersamaan untuk hubungan industrial yang lebih baik," sebutnya.

Sandiaga tidak akan menghalangi buruh yang berencana menggelar aksi pada Jumat (10/11) besok. Dia hanya berpesan agar peserta aksi dapat menyampaikan pesannya secara elegan.

Baca juga: Buruh Demo Kenaikan UMP, Sandi: Kita Cari Win-win Solution

"Nggak ada (larangan), buat kami silakan berkoordinasi dengan pihak aparat. Dan saya titip pesan pada teman-teman untuk tentunya selalu bisa menggerakkan ekonomi," terangnya.

Sandiaga mengusulkan ada atraksi kebudayaan dalam aksi tersebut. Dia juga meminta peserta aksi mengisi demo dengan nilai-nilai agama.

"Ya dipercantik dengan salawat-salawat dan siraman-siraman rohani. Karena banyak sekali idiom-idiom dari religiusitas seperti bagaimana mengajarkan para perusahaan itu membayar hak-hak pekerja sebelum keringatnya kering," paparnya.

Baca juga: Demo di Balai Kota, Buruh Tuntut UMP DKI Naik Jadi Rp 4 Juta

Sandiaga memastikan telah menetapkan upah UMP dengan aturan yang berlaku. Dia juga akan menyiapkan subsidi bagi buruh untuk sembako dan transportasi.

"Kita ada 15 acuan dan itu ada di dewan pengupahan. Kita lakukan sesuai dengan keinginan teman-teman dari koalisi yaitu survei KHL (kebutuhan hidup layak). Namun hasil survei KHL-nya memang rendah karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan jadi tetap kita naikin cukup signifikan," terangnya.

Baca juga: Demo di Balai Kota, Buruh Tagih Janji Anies UMP Tak Gunakan PP 78

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku kecewa terhadap upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 3.648.035 yang ditetapkan Pemprov DKI. Mereka menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran pada 10 November 2017.

"Kami kecewa dengan Anies-Sandi yang tidak berani menetapkan upah minimal berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Pasal 88. Kami pada tanggal 10 November akan aksi besar-besaran," ujar Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi, di kantor KSPI, Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (3/11). (fdu/jbr)