Polri Terbitkan SPDP 2 Pimpinan KPK, Presiden Diminta Turun Tangan

Jakarta - Polisi menerbitkan SPDP II atas Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait laporan surat cegah Setya Novanto. Untuk meredam situasi memanas, eks pimpinan Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan sudah saatnya Presiden Jokowi turun tangan.

"Saatnya Presiden turun tangan atas kegaduhan Polri-KPK. Dalam konteks ini, Presiden sebagai kepala negara," ujar Imam kepada wartawan, Kamis (9/11/2017).

Ia menerangkan jangan sampai kedua lembaga penegak hukum ini berpolemik. Dia mengatakan kedua lembaga ini semestinya bekerja sama.

"Karena kegaduhan itu sudah menyangkut dua institusi penegak hukum, yang semestinya bekerja sama dengan baik untuk menegakkan hukum," kata Imam.

"Kalau dibiarkan kegaduhan itu berlangsung, akan merugikan penegakan hukum di Indonesia dan negara. Rakyat secara keseluruhan sebagai korban nyata. Ini sangat menyedihkan," lanjutnya.

Baca juga: KPK Tegaskan Surat Pencegahan Novanto Punya Dasar Hukum

Baca juga: Kejaksaan Agung Sudah Terima SPDP Dua Pimpinan KPK

Sebelumnya diberitakan, pimpinan KPK Saut Situmorang dan Agus Rahardjo dilaporkan ke polisi. Pelaporan itu terkait tuduhan pemalsuan surat masa perpanjangan pencekalan ke luar negeri Novanto.

"Iya, surat pencekalan (Setya Novanto). Dugaannya (pemalsuan masa perpanjangan pencekalan ke luar negeri)," kata Kasubdit IV Poldok Bareskrim Polri Kombes Roma Hutajulu saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (16/10).

Pelapor tersebut bernama Sandi Kurniawan. Selain soal pemalsuan, Sandi melaporkan Saut atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan. (lkw/rvk)