Lulung: Tanah Abang Jangan Dipolitisasi Lewat PKL

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) meminta persoalan Tanah Abang tak dipolitisasi melalui polemik pedagang kaki lima (PKL). Lulung meminta semua pihak memberikan sumbangsih pemikiran dalam penataan kawasan Tanah Abang.

"Tanah Abang jangan dipolitisasi dengan ruang media kaki lima," kata Lulung di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Menurut Lulung, Tanah Abang sebagai pusat ekonomi yang terkenal di Asia patut diberi sumbangsih pemikiran. "Tanah Abang sebagai sentral ekonomi yang dikenal di seluruh Benua Asia dan pertengahan Benua Eropa, oleh karenanya patut kami juga memberikan sumbangan pemikiran untuk penataan Tanah Abang. Jadi jangan saling tunjuk maksud saya," ujar Lulung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lulung mengungkapkan konsep penataan Tanah Abang tak bisa sekadar penertiban PKL. Menurutnya, permasalahan di Tanah Abang sangat kompleks, dari persoalan PKL, kemacetan, keamanan, sampah, pejalan kaki, hingga angkutan umum.

"Nah ini yang perlu diatasi mana prioritas-prioritas yang pertama tadi. Pertama adalah kendaraan angkutan umum, bukan pedagang kaki lima, tapi angkutan umum. Begitu volumenya banyak, mereka harus apa, harus dilakukan rekayasa tentang pengaturan lalu lintas," kata Lulung.

"Terus bagaimana pedagang kaki limanya? Kami duduk bareng dengan pemerintah, ini tanggung jawab pemerintah dan siapa? Dan partisipasi masyarakat secara penuh," lanjut Lulung.

Pemprov DKI Jakarta sedang mematangkan konsep baru kawasan Pasar Tanah Abang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim dalam beberapa waktu dekat konsep baru kawasan Pasar Tanah Abang akan diumumkan ke publik.

Rencananya, Pemprov DKI akan kembali merelokasi PKL yang berjualan di trotoar sekitar Pasar Tanah Abang. Namun soal tempatnya belum ditentukan.

"Kita akan pikirkan (lokasinya). Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga, Minggu (5/11). (aan/fdn)