Komisi VIII: Ormas yang Dianggap Menyimpang Seharusnya Dibina

Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher menyampaikan pandangannya terkait pasal 22 UUD 1945 dan Perppu 2/2017 tentang Ormas yang baru saja disahkan menjadi UU. Menurut dia, UU Ormas dapat membelenggu kebebasan pers dalam menyampaikan aspirasi keluh kesah masyarakat.

"UU Keormasan ini membelenggu kebebasan pers dalam menyampaikan aspirasi keluh kesah masyarakat. Sekalipun di dalamnya ada kritik pada pemerintah," kata Ali dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Ali menuturkan, ormas adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Seharusnya pemerintah melakukan pendekatan persuasif pada ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: JK: Kurang Etis PAN Tolak UU Ormas

"Ormas juga kan bagian masyarakat negara, semestinya dalam melihat ormas yang sedikit bermasalah seharusnya dipanggil dan dibina. Tapi ini tiba-tiba langsung seperti dikasih bom, langsung dibubarkan," ujar Ali.

Ali berpandangan, jika pembuatan UU Ormas hanya dilihat dari perspektif HTI, itu terlalu kecil. Dia mengaku tidak melihat suatu hal genting yang dilakukan oleh HTI.

"Kalau hanya sekedar melihat dari perspektif HTI, itu saya rasa terlalu kecil. Saya tidak melihat fenomena HTI sebuah ormas yang gawat," tutur politikus PAN itu.

Baca juga: Teten: UU Ormas Juga Menyasar ke Kelompok Komunis

Ali melihat dengan diterbitkannya UU Ormas yang baru, itu malah memunculkan perspektif bahwa pemerintah takut dengan kekuatan rakyat. "Dalam hal ini saya melihat kekuatan rakyat kuat dari pandangan pemerintah," imbuhnya.

Seperti diketahui, Perppu No 2 Tahun 2017 telah disahkan DPR menjadi UU Ormas pengganti UU No 17 tahun 2013. Ada tiga fraksi yang menolak perppu itu disahkan jadi UU yakni Gerindra, PKS, dan PAN. (yas/elz)