Polemik Paripurna Istimewa Anies-Sandi, Begini Solusi dari Kemendagri

Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyebut rapat paripurna istimewa untuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak wajib. Alasannya karena Jakarta berstatus sebagai daerah khusus.

"Untuk provinsi lain keras. Untuk DKI (paripurna istimewa) boleh kapan saja, karena daerah khusus. Jadi tidak ada aturan khusus," kata Sumarsono dalam pertemuan di rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).

Baca juga: Anies: Jadwal Rapat Paripurna Sudah Diputuskan

Lebih jauh disampaikan Sumarsono, untuk penyampaian visi dan misi Anies-Sandiaga selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa dilakukan selain dalam rapat paripurna istimewa. Dalam paripurna pembahasan APBD pun bisa dilakukan.

"Jadi intinya di antara dua rumah. Tetapi kesempatan memaparkan visi-misi tetap dilakukan, saya kira hasil pada pagi ini, kayaknya (visi dan misi Anies-Sandiaga) akan disampaikan dengan paripurna APBD," terang dia.

Digelar atau tidaknya rapat paripurna istimewa untuk Anies-Sandiaga sempat menjadi polemik. Kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi paripurna istimewa tidak wajib lantaran tidak diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Baca juga: Anies-Sandiaga Temui Ketua DPRD DKI Prasetyo di Rumah Dinasnya

Sumarsono pun mengamini bahwa tidak ada aturan milik DPRD yang mengwajibkan paripurna istimewa. Meski begitu, menurut dia paripurna istimewa hanya sebagai wadah bagi DPRD mengarahkan Pemprov.

"Di sisi lain direction, arahan dari orang tua kepada anak," terang Soni, sapaan karib Sumarsono. (tor/tor)