10 Ribu Pemilih di OKU Selatan Terancam Tak Ikut Pilkada

Palembang - Pilkada di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan terancam tak berjalan. Sepuluh ribu pemilih bakal tidak dapat menggunakan hak pilihnya 25 Juni 2005 nanti. Bahkan dana Pilkada hingga kini belum turun secara penuh."DPRD OKU Selatan mengeluarkan surat pembatalan terhadap SK yang kami keluarkan. Meskipun keputusan mereka itu tidak mempunyai dasar hukum, tetapi secara politis itu mempengaruhi kerja petugas PPK dan masyarakat di bawah," kata Achmad Basid, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah OKU Selatan, kepada detikcom melalui telepon, Selasa (31/5/2005).Alasan DPRD OKU Selatan mengeluarkan surat pembatalan atas SK KPUD OKU Selatan itu, lantaran adanya daftar tambahan TPS, PPS dan PPK sebagai konsekwensi pemekaran kecamatan di OKU Selatan. Jumlah pemilih dari daerah pemekaran itu sekitar 10.000 pemilih.DPRD OKU Selatan protes lantaran pemekaran itu belum mempunyai dasar hukumnya. "Kami menetapkan itu berdasarkan daftar pemilih yang diusulkan pemda," kata Achmad.Dengan demikian, disepakati penambahan TPS, PPS dan PPK, lantaran daerah pemekaran itu menyangkut pemilih yang berada di peladangan atau pedalaman hutan. Selama ini mereka tidak pernah menggunakan hak pilihnya lantaran sulit menjangkau TPS yang ditetapkan."Masak kita harus membiarkan mereka berjalan selama enam jam untuk memberikan hak suara di TPS, sementara ladang atau kebun mereka terancam pencurian atau hama babi dan gajah. Bila SK kami ditolak, ya, mereka tidak dapat memilih," kata Basit Ketua DPRD OKU Selatan A. Wahab kepada detikcom saat dihubungi dalam kesempatan terpisah.Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan Adrian Saptiawan mengatakan surat keputusan DPRD OKU Selatan yang membatalkan SK KPU OKU Selatan itu adalah ngaco. "Itu tidak benar. KPU kan tidak bertanggungjawab terhadap DPRD. Jadi itu tidak benar," kata Adrian kepada detikcom.Pelaksanaan Pilkada di daerah yang paling jauh dari Palembang, dan kabupaten yang dikitari perbukitan Bukit Barisan itu, terancam terjadi konflik sosial. Sampai saat ini dana keamanan yang dibutuhkan aparat kepolisian belum diturunkan pemerintah, termasuk gaji PPS dan PPK. "Jika dana keamanan ini tidak turun, ya, pengamanan tidak akan berjalan optimal sementara wilayah pemilihan rawan dengan konflik," kata Basit. Dana keamanan yang dibutuhkan daerah pemilihan itu sekitar Rp1,3 miliar. Namun, Pemerintah OKU Selatan baru menurunkan anggaran sekitar Rp 350 juta. (mar/)