Antisipasi Kemarau, Pemerintah Gelar Rapat Teknis di Tiap Propinsi

Jakarta - Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi teknis di setiap provinsi guna mengantisipasi ancaman kekeringan tahun ini. Rapat koordinasi teknis ini akan diikuti setiap gubernur, bupati, walikota, departemen dan menteri terkait."Karena persoalan (kekeringan-red) ini perlu penanganan intensif dan kongkret, maka diputuskan dalam Rakor Kesra akan ditindaklanjuti dengan rakor teknis di tiap provinsi," jelas Menko Kesra Alwi Shihab usai memimpin Rapat Koordinasi Kesra yang membahas masalah penanganan kekeringan dan pelayanan publik pasca konflik di Kantor Menko Kesra, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (30/5/2005).Antisipasi kekeringan ini setelah ada peringatan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Beberapa daerah menjadi rawan kekeringan antara lain di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Papua, Sulawesi Selatan dan sebagian wilayah di Jawa Timur.Penanganan bencana kekeringan itu akan melibatkan semua institusi pemerintah daerah dan departemen, mengingat masalah yang ditimbulkan akan makin meluas. Misalnya, kekurangan air bersih dan minum, kekurangan pangan di daerah-daerah miskin, penggangguran para petani dan buruh petani.Namun menurut Alwi, pemerintah telah melakukan upaya seperti membuat lumbung-lumbung pangan pengembangan pangan lokal, tunda jual, melakukan sosialisasi pola pangan dan pembuatan irigasi. "Rakor Teknis akan membicarakan secara komprehensif apa langkah-langkah yang harus ditempuh," jelas Alwi.Alwi membantah kenapa pemerintah baru sekarang mau mengantisipasi bencana kekeringan, padahal di wilayah NTB dan NTT setiap tahun sering terjadi kekeringan pada musim kemarau seperti ini. "Saya kira, pemerintah baru sekarang baru mengalaminya. Jadi jangan salahkan pemerintah sekarang, pemerintahan lama juga mengalaminya," pinta Alwi.Dalam kesempatan itu Gubernur NTT Piet A Tallo mengaku gembira dengan penanganan kekeringan oleh pemerintah pusat. Sejauh ini pihaknya telah melakukan antisipasi tersebut. Hanya saja memang ada hambatan psikologis antara daerah dan pusat, perlunya manajemen penanggulangan bencana dan SDM yang responsif soal bencana. (mar/)