Pansus DPR Desak Pemerintah Ganti Bupati Poso

Jakarta - Ledakan bom di Tentena, Poso menambah daftar panjang berbagai kasus di Poso yang belum terungkap. Prihatin atas konflik berkepanjangan ini, DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang menyelidiki konflik di Poso. Salah satu rekomendasinya, Pansus Poso DPR mendesak kepada pemerintah agar mengganti Pjs Bupati Poso Andi Azikin Suyuti, karena dinilai gagal memimpin Poso.Permintaan pergantian Pjs Bupati Poso disampaikan kepada Menko Polhukkam sebelum terjadi ledakan bom Tentena, tanggl 22 Mei lalu. Pansus menilai, Pjs Bupati Poso Andi Azikin Suyuti tak mampu memimpin Poso. Hal ini terbukti setelah berbagai konflik terjadi, penegakan hukum tidak berjalan. Dikawatirkan, jika kepemimpinan Azikin diteruskan, terjadi kekerasan yang lebih serius. Seperti ledakan bom Sabtu (28/5/2005) lalu."Pemerintah harus segera mengganti Pjs Bupati Poso yang berakhir 25 Juni lalu. Rekomendasi Pansus Poso jangan diperpanjang lagi," kata Wakil Sekretaris pansus Poso DPR, Agus Purnomo saat dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (30/5/2005).Azikin, sebagai Pjs Bupati, selain tidak mampu mengatasi konflik di Poso, juga diduga terlibat korupsi dana pengungsi sebesar Rp 7,7 miliar. Selain mengganti Pjs Bupati Poso, yang lebih mendesak di Poso, menurut Agus adalah menegakkan hukum di sana. "Banyak kasus penembakan tidak terungkap karena masyarakat takut bersaksi. Mereka tahu siapa pelaku penembakan, tetapi masyarakat tak ada yang mau jadi saksi," katanya.Pansus telah melakukan kunjungan ke Poso Februari lalu. Informasi yang didapat dari berbagai tokoh masyarakat dan mereka yang bertikai, daerah tersebut situasinya terkendali, namun potensi untuk muncul kekerasan bisa terus terjadi. "Problem utama adalah perlunya penegakan hukum, banyak kasus penembakan, orang menjadi target operasi, tak ada orang yang berani menjadi saksi," kata anggota DPR dari PKS ini.Langkah lainnya, lanjut Agus, yang segera harus dilakukan pemerintah agar tidak menambah panjang penderitaan warga Poso akibat konflik adalah membaurkan antara dua kelompok di sana. "Sekarang ini kelompok Islam terkonstrasi di pantai, Kristen di Tentena. Mereka harus dibaurkan," katanya.Dalam penilaian Agus, masyarakat sebenarnya sudah siap berbaur, tetapi mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan. Kalau mereka dibaurkan kembai ada jaminan keamanan, termasuk jaminan hak perdata mereka atas tanah dan kebon coklat mereka.Konflik Poso saat ini sudah mengalami 3 fase. Pertama terjadinya konflik secara terbuka, antara berbagai kelompok masyarakat dan tidak sekedar agama saja. Kedua, terjadi penembakan dan peledakan dengan sasaran orang-orang tertentu saja. Fase ke tiga adalah konflik dengan cara massif, yakni menggunakan pasar sebagai sasaran target operasi. (jon/)