"Nah ini bisa di-disclose karena ini memang sudah jadi. Ada dua fase. Fase satu yang pemerintah, fase dua yang swasta," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2017).
Sandi mengatakan fase swasta sudah dapat dieksekusi. "Yang fase swasta sudah bisa dieksekusi. Jadi itu sekarang sudah berjalan dengan sendirinya dan mungkin dalam beberapa kesempatan nanti ada swasta yang akan mengajukan pola DP Rp 0," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini mereka lagi menggodok sekarang dan mereka yakin bisa mengeksekusi. Kami lihat saja programnya," katanya.
Saat ditanya apakah nanti program DP Rp 0 dikhususkan bagi pekerja yang memiliki upah minimal Rp 7.000.000, Sandi enggan menjelaskan. "Itu nanti kami lihat jumlahnya berapa," ujar Sandi.
Sandi juga mengungkapkan dimungkinkannya kerja sama implementasi DP Rp 0 antara swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD), di antaranya dengan Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, dan Jakpro. "Bisa juga," tuturnya. (aan/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini