Jumat 03 November 2017, 14:40 WIB
Ajukan Praperadilan Lawan KPK, Walkot Batu Nonaktif: Untuk Rakyat
Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko (Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom)
Jakarta -
Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK. Gugatan itu, menurut Eddy, dipersembahkannya untuk masyarakat Kota Batu, Jawa Timur.
"Untuk masyarakat Batu," kata Eddy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).
Praperadilan Eddy rencananya akan digelar perdana pada Senin (6/11) dengan Lim Nurohim sebagai hakim tunggalnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan gugatan praperadilan itu didaftarkan pada Rabu (24/10) melalui kuasa hukum di Kantor Pengacara Ihza & Ihza Law Firm, milik Yusril Ihza Mahendra. Inti dari gugatan, disebut Febri, mempersoalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.
Dalam kasus ini, Eddy Rumpoko ditangkap terkait dugaan suap proyek senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangi PT Dailbana Prima. Eddy diduga mendapatkan komisi 10 persen atau Rp 500 juta dari proyek yang dianggarkan Kota Batu pada 2017 itu.
Dari OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 200 juta yang diberikan kepada Eddy. Sedangkan Rp 300 juta sebelumnya diberikan untuk keperluan pelunasan mobil Toyota Alphard milik Eddy.
KPK juga menyita uang tunai Rp 100 juta yang diberikan tersangka pengusaha Filipus Djap kepada Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan sebagai panitia pengadaan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.
(nif/dhn)
"Untuk masyarakat Batu," kata Eddy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).
Praperadilan Eddy rencananya akan digelar perdana pada Senin (6/11) dengan Lim Nurohim sebagai hakim tunggalnya.
Dalam kasus ini, Eddy Rumpoko ditangkap terkait dugaan suap proyek senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangi PT Dailbana Prima. Eddy diduga mendapatkan komisi 10 persen atau Rp 500 juta dari proyek yang dianggarkan Kota Batu pada 2017 itu.
Dari OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 200 juta yang diberikan kepada Eddy. Sedangkan Rp 300 juta sebelumnya diberikan untuk keperluan pelunasan mobil Toyota Alphard milik Eddy.
KPK juga menyita uang tunai Rp 100 juta yang diberikan tersangka pengusaha Filipus Djap kepada Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan sebagai panitia pengadaan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.
(nif/dhn)
