"Kita merespons itu namun demikian tataran kewenangan itu kan ada, selama dia masih ada di Tembagapura di Freeport ya kewenangannya ada di kepolisian sehingga nanti kita akan bekerja sama dengan polisi untuk menindaklanjuti kira-kira apa sih maunya KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) itu?" ujar George di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).
Medan di Papua cukup rawan. Namun George menegaskan bila kepolisian dan jajarannya akan berlatih serta melengkapi diri dengan perlengkapan khusus untuk bergerak di wilayah rawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk daerah rawan, menurut George, sudah ditetapkan yaitu di wilayah Timika. George mengatakan Kodam dan Polda akan bergerak bersama seperti pola operasi di Poso.
"Daerah Timika aja, Timika kompleks khususnya daerah wilayah Tembagapura. Ya kita akan sama-sama dengan kepolisian sama pola operasinya nanti mungkin seperti di Sulawesi Tengah di Poso akan seperti itu," kata George.
Terkait kekuatan personel, menurut George, belum perlu adanya penambahan pasukan. Dia menyebut kekuatan personel saat ini masih cukup untuk masalah pengamanan, terutama jelang Pilkada Papua 2018.
"Nggak perlu, kita masih kuat kok dan juga di sana kan ada satuan pengamanan perbatasan yang digelar TNI dan mereka juga sewaktu-waktu dapat kita libatkan tentunya juga dengan perintah dan seizin dari Panglima TNI," tambah George.
Salah satu hambatan yang menurut George dihadapi yaitu para anggota kelompok kriminal itu yang berbaur dengan masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman.
"Mereka menguasai wilayah di sana kan cukup luas kita kejar ke sini lari ke sebelah itu persoalannya, istilahnya mereka menggunakan taktik 'kutu loncat' atau apa pokoknya kira-kira seperti itu, karena dia membaur dengan masyarakat itu sulitnya. Kita mau nyerang takutnya kita salah tembak, kena HAM lagi nanti sehingga kita harus betul-betul bisa memisahkan antara kelompok bersenjata dengan masyarakat," tegas George. (dhn/dhn)











































