Wiranto, Yasonna, hingga Kapolda Bahas Pengamanan Pilkada Papua

Wiranto, Yasonna, hingga Kapolda Bahas Pengamanan Pilkada Papua

Zunita Amalia Putri - detikNews
Kamis, 02 Nov 2017 14:00 WIB
Wiranto, Yasonna, hingga Kapolda Bahas Pengamanan Pilkada Papua
Menko Polhukam Wiranto (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat terkait pengamanan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Pengamanan Pilkada Papua juga menjadi perhatian khusus.

Rapat koordinasi ini digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017). Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Wakil Kepala BIN Letjen Teddy Lhaksmana, dan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar hadir dalam rapat itu.

"Untuk menghadapi pilpres dan pilkada serentak. Khususnya pilkada serentak, kita sudah melihat beberapa daerah yang kita lihat mempunyai indeks keamanan pemilu yang cukup tinggi," ujar Wiranto seusai rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wiranto masih menunggu komposisi dan hasil survei dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang bertanggung jawab atas indeks pemilu di Indonesia, khususnya menjelang Pilkada Papua. Meski begitu, Wiranto juga memanggil Kapolda Papua untuk membicarakan pengamanan tersebut.

"Saya masih menunggu, bagaimana komposisi dan hasil survei dari oleh Bawaslu yang bertanggung jawab oleh indeks kerawanan pemilu bagi Indonesia. Namun kita nggak boleh berhenti, nggak boleh diam, secara khususnya saya sudah memanggil Kapolda Papua, (Kapolda) Papua Barat, terutama Papua," paparnya.

Wiranto juga memanggil kementerian/lembaga terkait masalah keamanan nasional dan membicarakan tentang kerawanan daerah menjelang pilkada serentak.

"Kemudian juga tadi kementerian/lembaga terkait masalah keamanan nasional untuk memperbincangkan tentang kerawanan-kerawanan daerah-daerah kita (yang) jalankan pilkada serentak," imbuhnya.

Khusus Pilkada Papua, dalam rapat tersebut diputuskan beberapa upaya yang akan dilakukan agar situasi kondusif dan aman.

"Tadi khususnya Papua kita sudah lakukan sharing atau pendapat, informasi untuk kemudian kita putuskan dan kita amankan pelaksanaan di Papua supaya kondusif, supaya aman. Supaya damai, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, jadi tujuannya itu," tegasnya. (idh/idh)


Berita Terkait