Demokrasi Mahal Rentan Menciptakan Perilaku Korupsi

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai salah satu masalah pelik Indonesia sampai saat ini yakni korupsi yang masih merajalela. Masih banyaknya perilaku koruptif itu, berkaitan erat dengan sistem demokrasi yang berbiaya tinggi.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat bertemu dengan Persatuan Guru Besar Professor Indonesia (PERGUBI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2017).

"Kenapa korupsi? Pasti terkait dengan sistem demokrasi kita, demokrasi yang mahal, itu akan melahirkan bagaimana kepala daerah. Juga bagaimana Indonesia 2045 apa yang harus dilakukan agar ini tidak terjadi," kata Zulkifli.

Dia mencontohkan, sistem demokrasi yang berlaku di negara-negara Skandinavia cukup ideal sehingga perilaku KKN relatif minim, meski tak banyak lembaga penegakkan hukum di sana.

"Tadi dicontohkan negara di Skandinavia itu enggak ada tipikor, enggak ada Bareskrim, enggak ada KPK tapi enggak ada maling dan aman. Kita harus mulai mikir ke arah sana," ungkap Zulkifli.

"Namanya guru besar dan para profesor, tentu diskusinya mendalam melihat fenomena sekarang. Dalam satu bulan 6 kepala daerah kena, kemudian (masalah lain) ketimpangan. Presiden mengatakan tahun ini adalah tahun untuk mengurangi kesenjangan," imbuhnya.

Dia berharap, ada upaya pemerintah untuk lebih memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK. Apalagi, saat ini, lembaga rasuah tersebut tengah menghadapi masalah internal.

"Kita minta KPK ini apa lembaga yang diharapkan publik. Oleh karenanya mesti kita perkuat. Kalau ada masalah seperti apa yang terjadi dengan Novel segera kita minta diselesaikan, walaupun saya tahu ini tidak mudah," ujar Zulkifli.

Dia meneruskan, masalah lain yang tidak kalah rumitnya di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, yakni terkait sikap saling tidak percaya di tengah masyarakat.

"Paling bahaya menurut guru besar ini adalah distrust atau saling antar kita curiga, saling melapor, saling menghujat, saling menista, saling saling saling itu bahaya sekali," tutur Zulkifli.

Bahkan, masalah yang sifatnya horizontal di masyarakat ini bisa merembet pada SARA jika tidak segera diantisipasi dengan baik.

"Itulah yang enggak betul. Ini kan kita bersaudara. Kita adalah sebangsa setanah air. Orang kan enggak pilih asal darimana, saya orang Lampung kan enggak bisa minta jadi orang Jawa, karena saya dilahirkan di sana. Oleh karena itu kita sepakat soal agama suku itu berbeda beragam, itu fakta," pungkas Zulkifli. (idr/ega)