Rabu 01 November 2017, 20:42 WIB
Anies: Kita Bereskan Status Kependudukan Warga Kampung Akuarium
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menata kembali status kependudukan warga terdampak penggusuran. Kampung Akuarium dan Cikunir akan menjadi prioritas pertama.
"Ini sudah menjadi komitmen dengan membentuk tim kecil. Nantinya akan bersama-sama membereskan 16 kampung yang termasuk dalam jaringan rakyat miskin kota (JRMK)," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (1/11/2017).
Anies menjelaskan Pemprov akan berkolaborasi dengan warga serta penggiat JRMK. Dirinya juga akan menginstruksikan Wali Kota dan jajarannya untuk membereskan status kependudukan warga terdampak penggusuran.
"Yang paling urgent kita akan bangun shelter untuk warga yang tinggal di sana. Kemudian membereskan status kependudukan akibat penggusuran kemarin kita kembalikan, kita bereskan," jelasnya.
"Yang urgent soal kependudukan, soal shelter kalau tidak ada datanya mau sekolah saja susah, bikin BPJS juga susahkan," imbuhnya.
Ditambahkan Anies, rencananya untuk membangun shelter di tempat bekas penggusuran karena masih banyak warga yang bertahan tinggal di sana. Menurutnya akibat tidak adanya tempat tinggal yang layak banyak warga yang sakit bahkan meninggal.
"Karena ini ada 200 rumah warga yang kemarin digusur dan mereka bertahan di kampung itu. Karena tidak ada rumah yang layak dan sehat dalam waktu 1,5 tahun sudah 20 orang warga yang meninggal," papar Anies.
Rencananya tim kecil dari internal Pemprov DKI dan para penggiat aktivis akan kembali berdiskusi terkait rencana itu pada Jumat mendatang.
"Dari pemerintah ini lintas sektoral ada dari hukum, cipta karya, perumahan, perhubungan, dukcapil. Task forcenya internal kita dan Jumat akan dibahas kembali," tutupnya.
(adf/nvl)
"Ini sudah menjadi komitmen dengan membentuk tim kecil. Nantinya akan bersama-sama membereskan 16 kampung yang termasuk dalam jaringan rakyat miskin kota (JRMK)," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (1/11/2017).
Anies menjelaskan Pemprov akan berkolaborasi dengan warga serta penggiat JRMK. Dirinya juga akan menginstruksikan Wali Kota dan jajarannya untuk membereskan status kependudukan warga terdampak penggusuran.
"Yang urgent soal kependudukan, soal shelter kalau tidak ada datanya mau sekolah saja susah, bikin BPJS juga susahkan," imbuhnya.
Ditambahkan Anies, rencananya untuk membangun shelter di tempat bekas penggusuran karena masih banyak warga yang bertahan tinggal di sana. Menurutnya akibat tidak adanya tempat tinggal yang layak banyak warga yang sakit bahkan meninggal.
"Karena ini ada 200 rumah warga yang kemarin digusur dan mereka bertahan di kampung itu. Karena tidak ada rumah yang layak dan sehat dalam waktu 1,5 tahun sudah 20 orang warga yang meninggal," papar Anies.
Rencananya tim kecil dari internal Pemprov DKI dan para penggiat aktivis akan kembali berdiskusi terkait rencana itu pada Jumat mendatang.
"Dari pemerintah ini lintas sektoral ada dari hukum, cipta karya, perumahan, perhubungan, dukcapil. Task forcenya internal kita dan Jumat akan dibahas kembali," tutupnya.
(adf/nvl)
