Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Karena Hanif absen, forum rapat menjadi rapat dengar pendapat. Menaker diwakili Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Maruli Apul Hasoloan.
"Ini Pak Menteri Tenaga Kerja nggak ada. Raker kita ini membahas bagaimana ke depan, bukan cuma santunan. Kalau santunan juga semua ngomong berebut," ujar anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya saya beri rapor merah untuk kinerja Menaker," kata politisi PDIP tersebut.
Anggota Komisi IX DPR lainnya, yakni Dewi Asmara, menyebut ketidakhadiran Menaker menunjukan tidak adanya keinginan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas.
Dia menilai Menaker harus hadir dalam rapat karena bukan tidak mungkin kejadian serupa dapat terulang di daerah lain.
"Yang kami inginkan masalah pencegahan ke depannya, jangan hanya soal bantuan semua ngomong, saya katakan itu semua temporer saja. Kami ingin tau izin prinsip pabrik. Jangan pemerintah itu politik pemadam kebakaran aja tapi gimana mencegah ke depannya," sebut Dewi. (gbr/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini