"Kemudian apakah dengan kasus e-KTP, ini kan ada beberapa kali pertemuan yang di ini (diatur) oleh Markus dalam rangka membuat skenario. Apakah saya tahu apa tidak. Saya nggak tahu," ungkap Yorrys di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).
Selain tentang Markus Nari, dia juga sempat dikonfirmasi juga soal peran Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Rudy Alfonso dan Miryam S Haryani. Di dalamnya juga meliputi skenario pencabutan BAP oleh Miryam S Haryani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa hal lain yang juga ditanyakan penyidik meliputi komunikasi antara Rudy Alfonso, Markus Nari, serta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Namun, dia mengaku tidak tahu-menahu soal komunikasi tersebut, walau dia sendiri pernah memegang jabatan penting sebagai Ketua DPP Golkar.
"Terus tadi ditanyai juga mengenai grup advokat DPP Golkar-lah, kurang lebih gitu. Saya bilang saya nggak pernah pahami itu," ujarnya.
Soal koordinasi kasus e-KTP juga Yorrys mengaku tidak terlibat pembicaraan di partainya. Sebab sejak bulan April tahun ini dia sudah bertentangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.
"Nggak (tahu) karena sejak April itu saya sudah agak bertentangan dengan proses e-KTP karena saya mendorong untuk segera dituntaskan," pungkasnya.
(nif/dhn)











































