"Maka yang begini-begini adalah ini rumput benalu yang memang harus dipangkas. Pangkasnya dengan apa? OTT. Makanya saya dulu mengusulkan kalau sistem ini tidak men-support alangkah baiknya KPK punya perwakilan di daerah," kata Ganjar di gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).
Ganjar mengungkapkan pihaknya tak menutup mata mengenai adanya kepala daerah di Jawa Tengah yang ditangkap KPK. Pernyataan dari Ketua KPK itu juga menjadi kritikan bagi Jawa Tengah untuk berbenah.
Selain itu, Ganjar juga mengatakan berbagai pelatihan dan pencegahan telah dilakukan untuk mengurangi korupsi yang ada di Jawa Tengah. Namun rupanya tetap ada saja pejabat yang 'nakal' dan dijerat KPK. Bagi Ganjar, persoalan itu berpangkal pada integritas seseorang.
"Pak Agus tadi kritik juga sama, sudah ada pakta integritas, sudah dilantik, sudah pelatihan semuanya, sudah semuanya. Nggak ada yang belum. Masih seperti itu. Berarti integritas dia rendah, lalu dengan cara apalagi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyinggung tentang para kepala daerah yang meneken pakta integritas tapi tetap saja terjerat KPK. Contohnya, Bupati Klaten Sri Hartini dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.
"Contoh banyak sudah kita lihat, Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) waktu itu mendampingi banyak kepala daerah, mungkin hampir seluruh kepala daerah di Jawa Tengah menandatangani pakta integritas di KPK ini. Kemudian tidak lama kemudian, mohon maaf, Ibu Bupati Klaten yang ikut tanda tangan di sini terpaksa berurusan dengan KPK," kata Agus di tempat yang sama. (knv/dhn)
