Ketua MPR: Terkait Bom Poso, Presiden Perlu Evaluasi Polri

Jakarta - Bom yang terjadi di Poso untuk kesekian kalinya, secara tak langsung merupakan kelalaian dari pihak kepolisian. Untuk itu diperlukan evaluasi di tubuh Polri. Temasuk pergantian Kapolri?"Itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi semuanya. Saya berharap presiden akan berlaku arif mengenai hal ini," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid kepada wartawan usai Majelis Syuro I PKS, di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2005)."Keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab polri. Oleh karenanya kita tuntut agar polri menjadikan seluruh peristiwa ini sebagai koreksi besar," lanjutnya.Hidayat menyarankan, memang sebaiknya dilakukan pergantian pejabat polri terutama di daerah terjadinya konflik. Peristiwa di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah ini harus menjadi pelajaran bagi kinerja polri."Kinerja polri harus diperbaiki dan saya sangat yakin bahwa presiden pasti melakukan evaluasi terhadap polri. Ini adalah tamparan yang sangat keras untuk menyadarkan polisi agar lebih profesional," katanya.Lebih lanjut Hidayat menilai, bom yang terjadi Sabtu (28/5/2005) pagi kemarin telah mendeskreditkan Presiden SBY dan menjatuhkan martabat Indonesia di mata dunia. "Hal itu terkait dengan penutupan Kedubes AS sehari sebelumnya dan juga kunjungan SBY ke AS," ungkapnya. (fab/)