Anies Setop Izin Alexis, Fahri: Janji Kampanye Harus Dilaksanakan

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung kebijakan Pemprov DKI yang tak memperpanjang izin Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan yang dijanjikan Anies Baswedan selama berkampanye di Pilgub DKI 2017.

"Kalau itu memang janji kampanye, memang janji harus dilaksanakan. Tapi pelaksanaan janji kampanye itu dasarnya adalah tetap hukum. Sebab janji kampanye itu merupakan pelaksanaan dari apa yang diharuskan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Fahri tak masalah dengan penutupan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis asalkan sudah sesuai peraturan yang berlaku. Ia meminta Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk melaksanakan seluruh janji kampanye-nya.

"Jadi misalnya kalau memang UU mengizinkan agar Anies-Sandi menolak perpanjangan izin, maka itu menjadi hak dan kewenangan dia secara langsung, tidak ada masalah. Saya hanya concern ingin mengatakan kepada Anies dan Sandi, bahwa eksekusi dari seluruh janji-janji kampanye itu harus berdasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk Perda yang berlaku," ujarnya.

Pemprov DKI menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Penolakan itu tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8.

Surat tersebut merupakan tanggapan atas surat dari Alexis dengan Nomor 026B/GAH/X/17 yang dikirim sehari sebelumnya atau pada 26 Oktober. Dalam surat itu, Alexis menanyakan alasan daftar ulangnya belum diproses. Pihak Alexis juga menyebut selama ini daftar ulang yang mereka ajukan setiap tahun selalu keluar.

Anies mengatakan surat penolakan daftar ulang TDUP Alexis sudah dikeluarkan sejak Jumat (27/10) lalu. Dengan ditolaknya TDUP oleh Pemprov DKI, kata Anies, kegiatan bisnis yang ada di Alexis menjadi ilegal.

"Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/10). (yas/dkp)