DetikNews
Senin 30 Oktober 2017, 14:16 WIB

Soal UU Ormas, SBY Singgung UU Keamanan Singapura hingga AS

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Soal UU Ormas, SBY Singgung UU Keamanan Singapura hingga AS Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak setuju jika ormas dianggap sebagai ancaman negara. Namun, dia mendukung pemberian sanksi kepada ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Kalau misal ormas melanggar, negara berhak mengatur apa sanksi yang diberikan kepadanya, termasuk sanksi hukuman," kata SBY di DPP PD, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Soal UU Ormas, SBY punya saran. SBY menyebut pemerintah dalam menerbitkan UU harus proporsional.

"Jika negara dan pemerintah ingin menerbitkan UU, menerbitkan sebuah UU yang arahnya itu kira-kira bagaimana negara memperlakukan kalau ada kelompok atau organisasi yang mengancam keamanan negara, yang mengancam keselamatan masyarakat, maka tempatnya bisa, satu, pada UU Antiterorisme. Kita sudah punya," jelas SBY.

"Kalau kita merasa belum cukup lengkap UU itu, kita bisa melakukan revisi dan bisa melengkapi UU yang kita miliki. Bisa dimasukkan di situ," imbuh dia.

SBY juga menyinggung aturan di negara lain terkait pergerakan yang berpotensi mengancam bangsa. SBY mengambil Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura sebagai contoh.

"Atau paling tidak sebagaimana negara lain, misalnya di Malaysia dan Singapura, itu punya Internal Security Act, ISA. Itu mengatur sebetulnya kalau ada gangguan dan ancaman terhadap keselamatan negara," jelas SBY.

"Di AS, sejak 2001, punya UU USA Trial Act. Sama, itu menghadapi, mencegah intersep dan obstruct setiap kegiatan mengancam keamanan dan keselamatan negara," tambah SBY.

SBY menjelaskan Indonesia sebenarnya punya doktrin keamanan dalam negeri. Seharusnya, doktrin itu dibentengi dengan UU.

"Kita punya doktrin keamanan dalam negeri. Bagaimana Indonesia menjamin keamanan dalam negeri dan terus terang kita belum punya UU Keamanan Dalam Negeri sebagaimana Malaysia, Singapura, AS, negara yang saya contohkan tadi maupun negara lain," tutur SBY.

SBY menyebut ke depan bisa saja Indonesia menerbitkan UU Keamanan Dalam Negeri jika ingin mencegah kelompok radikal. Menurut SBY, UU Keamanan Dalam Negeri dapat mencakup hal seperti terorisme juga.

"Di masa depan, bisa saja kalau arah kita, orientasi kita mengatur, mencegah kelompok organisasi yang bisa membangkitkan radikalisme yang melawan hukum dan melakukan kejahatan termasuk terorisme tempatnya bisa di situ," sebut SBY.
(gbr/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed