Hal ini sekaligus menyanggah pernyataan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Agus menyebut Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencana.
"Rp 601 miliar untuk manajemen konstruksi perencanaan, ya nggak mungkinlah. Konsultan itu paling Rp 30 miliar paling banyak," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Penataan kawasan parlemen akan bernuansa heritage. Nantinya akan dibangun perpustakaan hingga museum.
"Konsep kawasan ini harus ditata ya, kan di situ ada alun-alunnya, di sini jadi kawasan heritage, kan ini untuk masyarakat. Di situ museum, di situ nanti perpustakaan. Nah kawasan ini disebut kawasan ilmu pengetahuan dan kawasan masyarakat. Jadi nanti ada tamu yang dari sini itu tamunya nggak perlu diperiksa. Kenapa? Karena ini kan kawasan publik," tutur Fahri.
"Desain itu biayanya sederhanalah sebagaimana biaya konsultan kan ada ketentuannya biaya konsultan," tambahnya.
Sebelumnya, Agus menuturkan pemerintah sudah memutuskan anggaran sebesar Rp 601 miliar dalam APBN 2018 untuk penataan kawasan parlemen. Uang tersebut digunakan sepenuhnya untuk konsultan perencana.
"Uang Rp 601 miliar adalah untuk konsultan perencanaan," terang Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10). (yas/dkp)
