"Jadi banyak masalah-masalah yang sampai itu sebenarnya bisa selain langsung di kelurahan, kecamatan, bahkan wali kota. Jadi kita lagi bangun satu-satu. Kita sekarang lagi mengumpulkan masalah-masalahnya. Bahkan tadi malam sampai malam kita me-review problem-problem," ujar Anies di IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Dari aduan yang diterima, sebagian tak terkait langsung dengan Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, warga yang meminta bantuan modal usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk aduan yang berkaitan dengan Pemprov DKI, contohnya pendaftaran BPJS Kesehatan. "Kemudian mau minta untuk kemudahan untuk bayar BPJS. Jadi itu sebagian yang langsung terkait dengan pemerintahan, sebagian kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain," terang Anies.
Sebelumnya, Anies dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno akan menganalisis sistem pengaduan masyarakat yang saat ini diterapkan. Menurut Anies, warga tak perlu jauh-jauh ke Balai Kota karena masalah yang mereka hadapi sebenarnya bisa diselesaikan pihak kelurahan atau kecamatan.
"Semua masalah yang masuk kemudian kami cari solusinya agar masalah yang sama tidak perlu sampai ke Balai Kota. Jadi, dengan begitu fungsi kelurahan, kecamatan, dan semua badan yang di bawah Pemprov DKI Jakarta akan bermanfaat. Kalau semua tersentralisasi di Balai Kota, kasihan bagi warga," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10). (dhn/dhn)











































