Sekda DKI Bersyukur Pembahasan Raperda Reklamasi Tercatat Baik

Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah diperiksa KPK terkait kasus reklamasi Pulau G. Ia mengaku bersyukur karena proses pembahasan raperda reklamasi tercatat dengan baik.

"Untung saya bawa kronologis. Kronologis dari mulai pembahasan di DPRD kita mondar-mandir lapor ke Pak Gubernur. Kita bahas lagi di sana itu ter-record semuanya. Tanggal ini ngapain, tanggal ini ngapain. Dengan siapa, apa yang dibicarakan, jadi sangat teliti sekali gitu. Untungnya ini semua dari tanggal ke tanggal ini tercatat," kata Saefullah seusai upacara Hari Sumpah Pemuda di IRTI Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Saefullah mengaku merasa terbantu oleh administrasi pencatatan yang baik oleh Pemprov DKI. Jadi, saat pemeriksaan, ia bisa menceritakan kronologi kasus reklamasi tersebut dengan lancar.

"Saya terima kasih kepada teman-teman, kalau nggak saya nggak bisa ngingetin gitu lho. Masak jawabannya lupa, lupa, lupa. Kan nggak mungkin juga. Tanggal ini ngapain Pak? Lupa. Tanggal ini ngapain Pak? Lupa. Kan nggak enak. Masak lupa terus. Nah itulah pentingnya administrasi pencatatan. Sehingga bisa kita jelaskan semuanya," ujarnya.

Baca juga: Diperiksa KPK Terkait Reklamasi Pulau G, Ini Penjelasan Sekda DKI

Saefullah mengatakan pemeriksaan terhadap pejabat Pemprov DKI tersebut merupakan lanjutan atas penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta.

"Yang jelas dari itu kan pemicunya sebenarnya tertangkap tangannya teman-teman di sana (DPRD)," tuturnya.

Saat ditanya apakah pemeriksaan tersebut terkait dengan lanjutan kasus gratifikasi eks anggota DPRD Mohamad Sanusi, Saefullah mengiyakan. Namun kali ini ia diperiksa terkait korporasinya.

"Iya (Sanusi). Soal korporasinya," ujarnya.

Namun ia enggan menjelaskan apa saja korporasi yang dimaksud. "Penyidiklah itu. Kita nggak tahu," katanya.

Saefullah mengungkapkan ia mendapat panggilan pemeriksaan tersebut dua hari sebelum tanggal pemeriksaan. "Kira-kira dua hari sebelumnya undangannya sampai," katanya.

Kata Saefullah, sebelum dirinya, beberapa pejabat Pemprov juga telah diperiksa KPK. Di antaranya Kepala BPPD Tuty Kusumawati, Kabiro Hukum Yayan Yuhana, dan Kabiro PKLH Vera Revina Sari.

"Pak Jamal sudah. Bu Tuty sudah lebih dulu kira-kira dua hari. Biro hukum. Sama biro PKLH Bu Vera. Terakhir saya," lanjutnya. (idh/idh)