Menurutnya, kehadiran negara dalam hal ini membebaskan beban ekonomi rakyat yang terimpit perlu menjadi atensi. Untuk mengurangi beban ekonomi rakyat, Pemerintah Provinsi Banten pada 2018 akan menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK.
"Kita gratiskan itu SMA/SMK. Malu kita sama kota/kabupaten yang sudah menggratiskan, kasihan anak-anak karyawan yang sekolah di SMA/SMK tapi masih bayar. Tahun 2018, kita gratiskan semua. Itu bentuk atensi kita, bentuk perhatian kita kepada rakyat. Begitu juga dengan kesehatan yang tidak punya BPJS harus dibiayai oleh negara/pemerintah, negara harus hadir," kata Wahidin di hadapan ratusan ASN saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (30/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bertahun-tahun negara tidak bisa membebaskan rakyat dari beban ekonomi, termasuk membiayai rumah sakit. Beberapa waktu lalu saya bilang, 'Sudah 2 juta penduduk warga Banten yang tidak punya BPJS harus menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Banten,'" paparnya.
Selain itu, ia meminta agar pembangunan infrastruktur di Banten selesai dalam 2-3 tahun ke depan. Menurutnya, kondisi jalan rusak di berbagai sudut di Banten akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada mobilitas masyarakat.
"Dalam 2-3 tahun saya minta selesaikan jalan-jalan yang rusak. Kasihan masyarakat, kasihan para karyawan, kasihan para pelaku ekonomi, kasihan mereka yang selama ini di dalam eskalasi kehidupan yang terimpit dan lain sebagainya. Mereka harus kita bebaskan, ini mulia," kata dia.
Untuk membebaskan rakyat dari berbagai impitan itu, ia menegaskan agar para pegawai tidak memotong uang rakyat karena hal itu dapat menghambat pembangunan di Banten.
"Jadi semuanya, para karyawan pun harus punya niat yang sama untuk menggapai surga, menjadi pahala, untuk ibadah, yaitu laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan dipotong uang rakyat, nanti kamu celaka, nanti kamu di neraka, kamu dihukum Tuhan," tegasnya. (asp/asp)