Sanggah HNW, Gerindra: Revolusi Putih Tak Multitafsir

Jakarta - Gerindra menyanggah pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) terkait gerakan revolusi putih gagasan Prabowo Subianto. Gerindra menilai, gerakan revolusi putih tidak multitafsir.

"Ya nggak juga (multitafsir), itu kan istilah saja. Itu kan suatu gerakan yang harus signifikan, tidak sekedar formalitas, tidak sekedar seremoni, tidak sekedar asal ada kegiatan," ujar Riza kepada detikcom, Jumat (27/10/2017).

Gerindra menyebut gerakan minum susu itu dengan 'revolusi putih' karena hendak melakukan kegiatan luar biasa yang memiliki dasar dan dapat membumi ke masyarakat. Gerindra tak ingin gerakan ini hanya sesekali dilaksanakan terus menghilang.

"Jadi nggak sekedar nanti minum sekali, nanti minumnya lama lagi. Kalau bisa betul-betul didukung oleh kebijakan pemerintah. Gizi anak-anak kita kan perlu didukung oleh kebijakan pemerintah, didorong dengan gizi yang baik," katanya.

"Apa lagi data 2 tahun terakhir seperti apa yang disampaikan Faisal Basri, bahwa anak-anak kita, anak-anak balita kita kekurangan gizi, sehingga koncat-koncat istilahnya. Itu apalagi, memprihatinkan, jadi kita bagus membangun infrastruktur, tapi jangan lupa sumber daya manusia yang utama," sambungnya.

Riza memandang tidak ada masalah dengan istilah 'revolusi putih' yang dipakai dalam gerakan ini. Dia meminta gerakan ini tidak dihubung-hubungkan dengan politik.

"Ya nggak (pernah multitafsir), itu kan berlebihan saja, jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Ini kegiatan yang baik yang positif, yang memperhatikan kesehatan, kecerdasa, gizi anak," tegasnya.

Sebelumnya, HNW meminta Prabowo kembali menjelaskan definisi revolusi putih yang digagasnya. Sebab, frasa 'revolusi putih' gagasan Prabowo bisa multitafsir.

"Perlu juga mendapatkan penjelasan lebih detail dari beliau (Prabowo Subianto) 'revolusi putih' yang beliau maksudkan bagaimana, karena ini juga satu ungkapkan yang bisa punya multitafsir dan yang beragam-beragam. Menurut saya, biarlah beliau jelaskan dulu," ujar Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10). (nvl/dkp)