Densus Tipikor Ditunda, Jaksa Agung: Perbaiki Penegak Hukum yang Ada

Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan pembentukan Densus Tipikor Polri masih perlu dikaji ulang. Prasetyo justru ingin setiap penegak hukum yang ada saat ini diperkuat dan diperbaiki.

"Memang saya rasa perlu pengkajian lagi, istilah Pak Kapolri pendalaman. Itu dikaji lagi. Relevansinya, urgensinya, koordinasinya dan sebagainya. Dan yang pastinya tadi diperlukan payung hukum, UU, yang pasti sekarang tentunya bagaimana meningkatkan dan menguatkan termasuk memperbaiki aparat penegak hukum yang sudah ada," kata Prasetyo di Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (27/10/2017).

Perbaikan itu, kata Prasetyo, meliputi KPK, Polri dan Kejaksaan. Intensitas koordinasi sesama penegak hukum juga menurutnya perlu diperbaiki.

"Yang perlu diperbaiki, perbaiki. Termasuk KPK perbaiki, perbaiki. Kejaksaan begitu, Polri begitu. Dan di samping itu juga perlu peningkatkan intensitas koordinasi sinergitas supaya dengan demikian penegakan hukum bisa kasus korupsi lebih efektif," tuturnya.

Prasetyo lantas berbicara soal pencegahan korupsi di Indonesia. Menurutnya, kejaksaan telah mempunyai program untuk mencegah korupsi.

"Kejaksaan punya program, program untuk pencegahan. Itu yang menjadi kebijakan pemerintah sekarang," ujarnya.

Bagi Prasetyo, pencegahan korupsi lebih baik dari pada penindakan. Dia ingin korupsi hilang namun dilakukan bukan dengan proses hukum.

"Bagaimana supaya pencegahan ditingkatkan, kita lebih baik mencegah dibanding melakukan suatu tindakan. Kita menghukum suatu orang bukan suatu yang menyenangkan, kalau bisa nggak usah menghukum tapi tidak terjadi korupsi," terangnya. (knv/idh)