Anggaran Kejaksaan 2018 Capai Rp 6,4 T, Jaksa Agung: Alhamdulillah

Anggaran Kejaksaan 2018 Capai Rp 6,4 T, Jaksa Agung: Alhamdulillah

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 27 Okt 2017 13:40 WIB
Anggaran Kejaksaan 2018 Capai Rp 6,4 T, Jaksa Agung: Alhamdulillah
Foto: Jaksa Agung M Prasetyo. (Kanavino-detikcom)
Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan anggaran kejaksaan yang mencapai Rp 6,4 triliun pada 2018 akan dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja. Prasetyo berharap jajarannya dapat lebih profesional dalam bekerja dengan adanya kenaikan anggaran itu.

"Ya Alhamdulillah lumayan. Yang pasti ada kenaikan. Dengan demikian, diharapkan intensitas, kinerja kejaksaan akan lebih," kata Prasetyo di Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (27/10/2017).

Baca juga: Ini Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2018

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prasetyo mengaku selama ini kejaksaan tetap bekerja dengan cukup baik meski anggaran yang diberikan masih minim. Kasus korupsi yang cukup menonjol di masyarakat pun disebut telah ditangani oleh kejaksaan.

"Selama ini dengan anggaran pas-pasan dengan anggaran minim, kita juga sudah bekerja seperti sampai saat ini, kita bertahan. Dan kita tangani kasus-kasus korupsi terutama yang menjadi sorotan masyarakat cukup banyak, bukan hanya di Kejagung tapi di seluruh kejaksaan, kejati maupun kejari," terangnya.

Seperti diketahui, anggaran belanja untuk Kementerian/Lembaga pada tahun 2018 mencapai Rp 847,4 triliun. Angka ini naik Rp 33,4 triliun dibanding usulah RAPBN tahun 2018.

Dari anggaran belanja, ada beberapa kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar di 2018. Salah satu yang mendapat anggaran terbesar adalah kejaksaan.

Berikut rinciannya:

Kementerian

Kementerian Pertahanan Rp 107,7 triliun
Kementerian PUPR Rp 107,4 triliun
Kementerian Agama Rp 62,2 triliun
Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun
Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun
Kementerian Sosial Rp 41,3 triliun
Kemenristek Dikti Rp 41,3 triliun
Kemendikbud Rp 40,1 triliun
Kemenkeu Rp 32,9 triliun
Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun

Lembaga

Polri Rp 95 triliun
KPU Rp 12,5 triliun
Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun
Kejaksaan Rp 6,4 triliun
DPR Rp 5,7 triliun
BIN Rp 5,6 triliun
Bawaslu Rp 5,6 triliun. (knv/idh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads