Pimpinan Minta Proyek Pembangunan Gedung Baru DPR Diawasi

Jakarta - Pembangunan gedung baru DPR beserta alun-alun demokrasi dimulai dengan tahapan perencanaan yang memakan dana Rp 601 miliar. Pimpinan DPR menyebut pelaksanaan pembangunan gedung baru DPR bisa saja dieksekusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pelaksanaan itu DPR tidak melaksanakan, kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Sayangnya, Agus tak merinci BUMN mana yang akan membangun gedung baru. Yang pasti, dia menyebut total Rp 601 M yang masuk anggaran DPR Rp 5,7 triliun DPR memang diperuntukkan bagi penataan kawasan parlemen.

"Anggaran yang ditetapkan Rp 601 M. Anggaran itu kan penggunaannya tak boleh melebihi anggaran ditetapkan. Ini merupakan plafon tertinggi untuk melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi, dan manajemen dari perencanaan," sebut Agus.

Agus menyebut segala hal mengenai pembangunan gedung baru tak lagi berada di tangan DPR. Semuanya dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Anggaran kan baru diketuk kemarin. Sehingga nanti seluruhnya diserahkan ke Kementerian PUPR. Dan nanti, yang berhubungan dari Kesetjenan dan KemenPUPR yang akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada," jelas dia.

Agus menyebut pembangunan gedung baru DPR butuh perhatian khusus dari masyarakat. Ini agar tak terjadi penyelewengan dalam pembangunannya nanti.

"Marilah sama-sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan bisa diketahui seluruh orang," pungkas politikus Demokrat itu. (gbr/dkp)