Jumat 27 Oktober 2017, 10:10 WIB
DPR Desak Menaker Tinjau Lokasi Ledakan Pabrik Petasan di Kosambi
Pabrik petasan di Kosambi yang meledak, 26 Oktober 2017 (Faiq Hidayat/detikcom)
FOKUS BERITA:
Pabrik Kembang Api Meledak
Jakarta -
Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan prihatin atas insiden meledaknya pabrik petasan di Kosambi, Tangerang. Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), khususnya sang menteri, Hanif Dhakiri, ikut bertanggung jawab.
Saleh menyebut Kemnaker segera menyelidiki kecelakaan ini. Menurutnya, peristiwa tersebut memakan cukup banyak korban sehingga mesti diusut hingga tuntas agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di balik kecelakaan tersebut.
"Saya meminta agar Menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (27/10/2017).
Saleh menyebut ada yang salah dalam prosedur operasional standar pabrik bernama PT Panca Buana Cahaya Sukses itu. Dia menyoroti aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
"Kelihatannya, aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka," ucap Saleh.
Politikus PAN ini menilai pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk tidak selayaknya diberi izin. Secara faktual, katanya, di sekitar kawasan tersebut terdapat fasilitas umum, seperti sekolah, yang harus aman dari potensi kecelakaan. Saleh menuding ada kesan izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik.
Terkait permintaan Saleh di atas, pihak Kemnaker melalui Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker, Sugeng Priyanto, berjanji menyelidiki sistem kerja yang dianggap melenceng. Ada kabar bahwa pabrik tersebut mempunyai 'sistem kerja digembok' yang menyulitkan para pekerja keluar dari pabrik saat kebakaran terjadi. Itu mengacu pada keterangan beberapa saksi.
"Di bagian norma keselamatan kerja harus diingatkan kepada pekerja ketika terjadi situasi darurat mereka sudah harus ada protap ke mana. Itu kan sudah ada petunjuk oleh perusahaan. Jadi bukan sebaliknya, yakni tidak diberikan peluang untuk menyelamatkan diri dan sebagainya," jelas Sugeng.
Apabila pabrik petasan tersebut terbukti lalai dan melanggar aturan soal keselamatan, Sugeng menambahkan, Kemnaker akan mengambil tindakan.
"Apabila ada ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan norma keselamatan kerja, tentu akan diambil langkah-langkah hukum terhadap perusahaan tersebut. Terutama menyangkut keselamatan kerja," kata Sugeng.
(gbr/dkp)
Saleh menyebut Kemnaker segera menyelidiki kecelakaan ini. Menurutnya, peristiwa tersebut memakan cukup banyak korban sehingga mesti diusut hingga tuntas agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di balik kecelakaan tersebut.
"Saya meminta agar Menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (27/10/2017).
 Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay (Rachman Haryanto/detikcom) |
Saleh menyebut ada yang salah dalam prosedur operasional standar pabrik bernama PT Panca Buana Cahaya Sukses itu. Dia menyoroti aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
"Kelihatannya, aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka," ucap Saleh.
Politikus PAN ini menilai pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk tidak selayaknya diberi izin. Secara faktual, katanya, di sekitar kawasan tersebut terdapat fasilitas umum, seperti sekolah, yang harus aman dari potensi kecelakaan. Saleh menuding ada kesan izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik.
Terkait permintaan Saleh di atas, pihak Kemnaker melalui Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker, Sugeng Priyanto, berjanji menyelidiki sistem kerja yang dianggap melenceng. Ada kabar bahwa pabrik tersebut mempunyai 'sistem kerja digembok' yang menyulitkan para pekerja keluar dari pabrik saat kebakaran terjadi. Itu mengacu pada keterangan beberapa saksi.
"Di bagian norma keselamatan kerja harus diingatkan kepada pekerja ketika terjadi situasi darurat mereka sudah harus ada protap ke mana. Itu kan sudah ada petunjuk oleh perusahaan. Jadi bukan sebaliknya, yakni tidak diberikan peluang untuk menyelamatkan diri dan sebagainya," jelas Sugeng.
Apabila pabrik petasan tersebut terbukti lalai dan melanggar aturan soal keselamatan, Sugeng menambahkan, Kemnaker akan mengambil tindakan.
"Apabila ada ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan norma keselamatan kerja, tentu akan diambil langkah-langkah hukum terhadap perusahaan tersebut. Terutama menyangkut keselamatan kerja," kata Sugeng.
(gbr/dkp)
