Setelah Pilkada Terjadi 'Dagang Sapi' dan 'Dagang Banteng'

Solo - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru digelar Juni depan. Tapi akhir cerita Pilkada sudah bisa diprediksi saat ini."Yang segera terjadi adalah dagang sapi dan dagang banteng." Begitu kata Ketua DPP PDIP Sutjipto.Tjipto, panggilan akrabnya, menyatakan hal itu saat membuka Rakorwil PDIP se-Jawa di Hotel Sahid Raya, Jl Gajah Mada, Solo, Sabtu (28/5/2005). Rakorwil bertema "Konsolidasi Partai Menghadapi Pilkada Langsung" ini diikuti kader PDIP dari semua provinsi di Jawa.Sebelumnya Tjipto menuturkan, selama ini banyak kader PDIP yang kemudian menjadi kepala daerah akhirnya menjadi pengkhianat partai. Ketika hendak mencalonkan diri, mereka menepuk dada sebagai kader. Tapi setelah jadi, mereka menepuk dada dengan menyatakan dirinya menduduki kursi sebagai bapak rakyat dan bukan bapak partai."Sebagai bapak rakyat itu betul. Tapi kalau bilang bukan sebagai bapak partai, maka itu adalah pengkhianatan besar terhadap partai yang telah mencalonkan dirinya," tukas anggota DPR ini.Tjipto lalu mensinyalir Pilkada sekarang ini bisa mengarah kepada penguatan individualisme. Kalau PDIP tidak punya kewaspadaan ideologis, hal seperti itu tidak mustahil akan terjadi. Partai hanya jadi kendaraan calon, padahal harusnya calon yang menjadi kendaraan partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat."Selanjutnya dia mengumpulkan modal untuk melestarikan kekuasaan pada periode berikutnya. Jadi kemungkinan yang segera terjadi adalah dagang sapi dan dagang banteng," katanya.Tjipto juga mengecam beberapa kader PDIP yang pernah menjadi kepala daerah, tapi komitmen dan track record-nya jelek terhadap rakyat dan partai. Setelah tidak lagi dicalonkan partai, mereka mencalonkan diri lewat partai lain.Menurut Tjipto, tindakan seperti ini adalah tindakan dengan dasar pendekatan pada kepentingan pribadi dan bukan pendekatan ideologis. "Kalau PDIP tidak segera berbenah menghadapi hal-hal seperti ini, maka ini akan menjadi awal kerusakan PDIP," katanya mengingatkan.GembosTjipto juga mengungkapkan, kader-kader PDIP yang terlibat dalam upaya penggembosan, penggagalan maupun penentangan hasil kongres, diharamkan terlibat dalam proses konsolidasi partai.Mereka tidak boleh dijadikan pengurus maupun utusan resmi partai, baik tingkat terbawah di ranting hingga tingkat atas di DPP."Semua kader harus mewaspadai dan mencatat oknum-oknum, sehingga kita ke depan tidak kecolongan orang-orang seperti ini bisa menjadi pengurus partai," tandas Tjipto. (nrl/)