Panglima TNI Ditolak AS, Fadli: Tak Perlu Diperpanjang Urusannya

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta polemik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk Amerika Serikat (AS) tak perlu diperpanjang. Menurutnya, urusan penolakan adalah tindakan diplomatik AS.

"Ya saya nggak tahu ya, kan mereka yang punya kuasa terhadap urusan itu ya. Saya kira nggak perlu diperpanjang ya urusan penolakan itu jelas satu tindakan diplomatik, apalagi ini seorang Panglima TNI. Jangan melihat siapa panglimanya, tapi institusinya," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Tetapi, Fadli juga meminta sikap tegas untuk memprotes penolakan Panglima Gatot. Tak cukup jika hanya pihak AS memberikan klarifikasi.

"Jadi saya kira kita harus punya sikap tegas untuk menyatakan protes. Jangan hanya minta klarifikasi. Nah, sekarang sudah dijawab klarifikasinya karena kesalahan administrasi, terus so what? Ya kan nggak ada yang kebetulan," terangnya.

Terkait hal ini, Dubes AS untuk Indonesia Joseph Donovan akhirnya bertemu Menlu Retno Marsudi. Dia menjelaskan mengenai insiden penolakan Panglima Gatot Nurmantyo masuk ke AS.

Retno mengatakan dalam pertemuan itu Donovan menyampaikan delapan poin pokok sebagaimana disampaikan rilis resmi Kedubes AS. Kepada wartawan, Retno menyebutkan satu persatu poin yang disampaikan Donovan tersebut.

Baca juga: Dubes AS Akhirnya Bertemu Menlu Retno, Jelaskan Penolakan Panglima

"Pertama, fakta terjadi delay. Yang kedua faktor penyebabnya kesalahan administratif. Yang ketiga, kesalahan tersebut cepat diluruskan. Yang keempat, saat ini tidak terjadi larangan terbang. Yang kelima, mereka menyambut baik Jendral Gatot kalau akan berpergian ke Amerika Serikat. Keenam, mereka menyesalkan. Regret and apologize, terhadap ketidaknyamanan ini. Yang ketujuh mereka berjanji bahwa hal yang semacam ini tidak akan terjadi lagi. Dan yang kedelapan adalah komitmen Amerika Serikat terhadap strategic partnership yang dilakukan dengan Indonesia," ujar Retno di kantornya, Jl Pejambon, Jakpus, Kamis (26/10). (lkw/dkp)