DetikNews
Kamis 26 Oktober 2017, 13:48 WIB

Gerindra Soroti Pasal Pembubaran di UU Ormas

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Gerindra Soroti Pasal Pembubaran di UU Ormas Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Partai Gerindra tegas mendorong revisi UU Ormas. Aspek pengadilan hingga tafsir Pancasila dan UU Ormas disoroti Gerindra.

"Poin penting pertama adalah mengembalikan fungsi yudikatif. Jadi, pengadilan. Kita ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Kalau negara hukum harus kembali ke hukum, berarti pengadilan, hukum sebagai panglima. Kalau ada yang berselisih ormas dengan pemerintah, nanti pengadilan memutuskan," ujar Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria saat dihubungi wartawan, Kamis (26/10/2017).

Riza juga menyoroti aspek tahapan pembubaran ormas. Menurutnya, pasal pembubaran yang tercantum dalam UU Ormas kurang masuk akal. Adapun pasal tentang pembubaran ormas tercantum dalam Pasal 62 yang berbunyi:

Pasal 62
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

"Masak 7 hari orang disurati? Orang disurati 7 hari, jangan-jangan suratnya baru sampai hari ke-5, kan birokrasi sering gitu. (Aturan) Yang lama kan 30 hari, carilah waktu yang rasional. Ada peringatan tertulis, ada mediasi," tutur Riza.

Aspek hukuman juga disoroti Riza. Riza menyebut aturan hukuman 5-20 tahun bagi ormas terbukti radikal tak rasional. Menurutnya, hukuman tersebut seperti zaman penjajahan.

"Hukuman 5-10 (tahun), ini hukuman lebih berat dari zaman kolonial Belanda. Yang rasional kalau menghukum. Ini kan orang warga negara bangsa, bukan orang lain. Dicari angka yang rasional, 5-7 (tahun) atau bagaimana," jelas dia.

Soal pihak yang dihukum, Riza juga mengkritiknya. Menurut dia, seharusnya hanya pemimpin ormas yang dihukum jika terbukti melanggar, bukan seluruh anggota.

"Harusnya di mana-mana panglimanya dihukum, pemimpinnya yang dihukum, bukan anak buah. Di tentara aja yang salah komandan, nggak ada yang salah anak buah," tegas dia.

"Penjaranya nggak cukup. Penjara sekarang aja udah penuh, kasihan tuh banyak narapidana hidupnya susah di penjara, tidur berdiri, gantian tidur," imbuhnya.

Terakhir, Riza menyebut ada satu pasal 'karet' dalam UU Ormas. Riza juga menyoroti soal tafsiran Pancasila di mana pemerintah menjadi penafsirnya.

"Sekarang, yang dianggap melanggar Pancasila itu apa definisinya. Orang korupsi aja jelas-jelas crime ordinary saja miliaran hukuman cuma berapa, dua tahun. Bayangkan, di mana rasa keadilannya. Tafsir orang (anti)-Pancasila itu bukan ada pada satu titik pemerintah. Pemerintah bukan tunggal," pungkas dia.
(gbr/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed