Kamis 26 Oktober 2017, 08:43 WIB
Baru 14 CCTV di Jakarta yang Siap Digunakan untuk Bukti Tilang
Foto: Ari Saputra
Jakarta -
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengakses rekaman CCTV milik Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai barang bukti tilang. Namun sejauh ini baru 14 titik CCTV yang siap digunakan untuk bukti tilang tersebut.
"Jadi itu ada 14 titik. Dari 14 titik itu ada 4 yang sudah dipasang speaker," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra di Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Untuk pelaksanaan teknisnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan koordinasi lebih lanjut dengan Dishub DKI Jakarta. Pasalnya, kualitas gambar CCTV tersebut juga belum maksimal.
"Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya saya sudah sampaikan ke Dishub, dia masih membenahi dalam proses membenahi," katanya.
Polisi sedikit memiliki kendala dalam mengidentifikasi pelat nomor kendaraan melalui CCTV. "Karena saat ini kamera yang dia punya itu kalau kena cahaya, dia blur nomor polisinya sehingga harus dibenahi," sambungnya.
Terkait tilang dengan bukti print out CCTV ini juga akan dikoordinasikan lebih intens dengan perangkat hukum lainnya. Pada dasarnya, penggunaan CCTV sebagai bukti tilang sudah memiliki payung hukum dan dapat dilaksanakan.
(mei/jor)
"Jadi itu ada 14 titik. Dari 14 titik itu ada 4 yang sudah dipasang speaker," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra di Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Untuk pelaksanaan teknisnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan koordinasi lebih lanjut dengan Dishub DKI Jakarta. Pasalnya, kualitas gambar CCTV tersebut juga belum maksimal.
"Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya saya sudah sampaikan ke Dishub, dia masih membenahi dalam proses membenahi," katanya.
Polisi sedikit memiliki kendala dalam mengidentifikasi pelat nomor kendaraan melalui CCTV. "Karena saat ini kamera yang dia punya itu kalau kena cahaya, dia blur nomor polisinya sehingga harus dibenahi," sambungnya.
Terkait tilang dengan bukti print out CCTV ini juga akan dikoordinasikan lebih intens dengan perangkat hukum lainnya. Pada dasarnya, penggunaan CCTV sebagai bukti tilang sudah memiliki payung hukum dan dapat dilaksanakan.
(mei/jor)
