Sandiaga melihat terdapat sistem penataan yang tidak berjalan maksimal. Namun Sandiaga menyebut hal itu bukan kesalahan pemerintahan sebelumnya.
"Ini sih bukan baru. Ini memang kejadian dan ada sebuah proses yang kurang tuntas dalam penataannya. Bukan menyalahkan pemerintahan yang dulu maupun para aparat. Karena memang dilihat yang bisa menata PKL-PKL itu adalah sebuah proses yang kita sebut kemitraan," kata Sandiaga di Kementerian Koperasi dan UKM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapa saja yang terlibat? Pemerintahnya, kita juga lihat penertibannya, juga stakeholder, seperti teman-teman di koperasi, pengusaha-pengusaha kecil, pengelola pasarnya juga, perparkirannya juga, lalu lintasnya juga," terang dia.
"Jadi ini multi-stakeholder. Saya sampaikan ke teman-teman, Pak Wali, Pak Irwandi yang dari UKM, jangan bermental ego sektoral. Kita harus melihat ini, 'Duh kalau ramai begini, justru bagus, kan.' Pasti ada daya tariknya," tambahnya.
Sandiaga ingin solusi penataan pusat keramaian tak hanya datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dirinya. SKPD terkait dan para PKL juga harus bisa memberikan masukan-masukan.
"Jadi kita ingin ada pengaturan yang baik, ada penataan. Saya dan Pak Anies sedang mempelajari. Kita justru challenge teman-teman SKPD dan dari wilayah untuk mulai dong ada inovasi-inovasi. Saya belum bicara juga dengan teman-teman di stakeholder, para pengelola usaha-usaha kecil ini," ujar Sandiaga.
Dengan banyaknya saran dari berbagai pihak, dia meyakini akan ada solusi yang didapat. "Kalau didudukin, pasti ada solusinya. Kita akan lakukan pendekatan itu. Ini bukan superman, tapi ini superteam," pungkasnya. (yas/jor)










































