Rabu 25 Oktober 2017, 15:55 WIB
PDIP-PPP Dukung Jokowi Tunda Pembentukan Densus Tipikor
Presiden Jokowi (Hakim Ghani/detikcom)
Jakarta -
Pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi), sepakat menunda pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. PDIP dan PPP mendukung keputusan Jokowi.
PDIP menilai keputusan Jokowi sudah tepat. Penundaan ini, disebut PDIP, merupakan momentum untuk menjalin kerja sama yang baik antar-penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK).
"Keputusan bijak dan tantangan bagi Polri dan jaksa agar kerja sama lebih solid dan sinergitas dengan KPK," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Sementara itu, PPP mengatakan harus dipastikan kembali terkait sumber daya manusia dalam Densus Tipikor. Menurut PPP, Polri-Kejaksaan Agung tidak boleh berada dalam satu atap di Densus Tipikor karena bertentangan dengan UU.
"Kalau sejauh yang kami pahami dikarenakan di luar yang terkomunikasikan ke media soal penundaan Densus itu kan maknanya lebih kepada mengendapkan, kenapa kok perlu diendapkan? Saya kira yang diputuskan oleh Presiden itu yang tepat," ujar Sekjen PPP Arsul Sani dalam kesempatan terpisah.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat arahan khusus dari Jokowi terkait pembentukan Densus Tipikor. Tito menyebut Jokowi ingin paparan detail soal Densus Tipikor sebelum menerima atau menolaknya.
"Intinya adalah bagaimana, baik dari Komisi III maupun pemerintah sama, ingin agar Polri lebih memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam penanganan korupsi dan bersinergi dengan Kejaksaan maupun KPK. Dan nanti kalau sudah siap, ini nanti dipaparkan di Menko Polhukam. Nanti Bapak Menko Polhukam, Bapak Jenderal Wiranto yang nanti akan mengkoordinasikannya dan setelah itu nanti mungkin laporan ke Bapak Presiden," kata Tito, Selasa (24/10).
(dkp/dkp)
PDIP menilai keputusan Jokowi sudah tepat. Penundaan ini, disebut PDIP, merupakan momentum untuk menjalin kerja sama yang baik antar-penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK).
 Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno (Istimewa) |
"Keputusan bijak dan tantangan bagi Polri dan jaksa agar kerja sama lebih solid dan sinergitas dengan KPK," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Sementara itu, PPP mengatakan harus dipastikan kembali terkait sumber daya manusia dalam Densus Tipikor. Menurut PPP, Polri-Kejaksaan Agung tidak boleh berada dalam satu atap di Densus Tipikor karena bertentangan dengan UU.
"Kalau sejauh yang kami pahami dikarenakan di luar yang terkomunikasikan ke media soal penundaan Densus itu kan maknanya lebih kepada mengendapkan, kenapa kok perlu diendapkan? Saya kira yang diputuskan oleh Presiden itu yang tepat," ujar Sekjen PPP Arsul Sani dalam kesempatan terpisah.
 Sekjen PPP Arsul Sani (Gibran/detikcom) |
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat arahan khusus dari Jokowi terkait pembentukan Densus Tipikor. Tito menyebut Jokowi ingin paparan detail soal Densus Tipikor sebelum menerima atau menolaknya.
"Intinya adalah bagaimana, baik dari Komisi III maupun pemerintah sama, ingin agar Polri lebih memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam penanganan korupsi dan bersinergi dengan Kejaksaan maupun KPK. Dan nanti kalau sudah siap, ini nanti dipaparkan di Menko Polhukam. Nanti Bapak Menko Polhukam, Bapak Jenderal Wiranto yang nanti akan mengkoordinasikannya dan setelah itu nanti mungkin laporan ke Bapak Presiden," kata Tito, Selasa (24/10).
(dkp/dkp)
