Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyinggung proyek reklamasi pantai utara Jakarta saat bertemu Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Merdeka siang tadi. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jokowi tidak memberikan perhatian khusus terhadap mega proyek itu.
"Nah, reklamasi nggak dibicarakan. Iya artinya bukan yang menjadi perhatian utama," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
Lantaran tidak dibahas, Anies pun enggan menjawab pertanyaan wartawan saat ditanya ihwal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D dan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN).
Proyek reklamasi tengah disoroti oleh berbagai pihak. Sebab dalam beberapa kesempatan saat kampanye Anies-Sandiaga menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi.
Tapi di sisi lain, proyek reklamasi tak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Kemaritiman yang saat ini dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Hingga kini, aturan hukum yang menjadi dasar proyek reklamasi yakni Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) belum disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Meski aturannya belum ada, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jakarta Utara sudah menerbitkan sertifikat HGB untuk Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah.
Berikut video wawancara dengan Anies usai pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara:
