Demokrat yang Kini Baris Bersama Parpol Pro-Jokowi

Jakarta - Partai Demokrat menerima Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas disahkan menjadi UU. Tak seperti sebelumnya, sebut saja pembahasan UU Pemilu, Demokrat kini melangkah seirama dengan partai pendukung Jokowi untuk menyetujui Perppu Ormas.

Di awal pembahasan, Demokrat mengisyaratkan menolak sembari memantau perkembangan Perppu Ormas. Pada akhirnya, Demokrat menerima Perppu Ormas dengan catatan segera dilakukan revisi pasca-pengesahan.

Baca juga: Pegang Komitmen Pemerintah Revisi UU Ormas, PD: Warga Bisa Nilai

Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan alasan di balik sikap mendukung Perppu Ormas. Intinya, Demokrat hanya ingin melakukan yang terbaik bagi bangsa.

"Sikap dan langkah F-PD diikhtiarkan dengan niat yang baik, pikiran yang jernih dan rasional untuk mencari jalan keluar, untuk mencegah potensi polarisasi anak bangsa yang semakin tajam, dan untuk kepentingan bangsa dan negara," ucap Didik kepada wartawan, Rabu (25/10/2017).

Banyak pihak menerka sikap Demokrat ada kaitannya dengan kemungkinan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merapat ke pemerintah. Didik memberi jawaban tegas terkait dugaan ini.

"Posisi PD loud and clear sebagai partai penyeimbang. Kami tidak bergeser dari sikap dan komitmen kami untuk menjadi penyeimbang yang kritis dan konstruktif," pungkas dia.

Sebelumnya, pada UU Pemilu, Demokrat berseberangan dari pemerintah. Demokrat menolak ambang batas capres (presidential threshold) 20 persen seperti yang disepakati parpol pro-Jokowi.

Baca juga: Demokrat Kembali Serang Pemerintah soal Undang-Undang Pemilu

(gbr/dkp)